Optimalkan Pembangunan Kesejahteran Sosial, Pemprov Jatim MoU Bersama Poltek Kessos Kemensos RI

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus melakukan berbagai langkah konkret dalam mengoptimalisasikan pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial (Kessos).

Langkah tersebut, direalisasikan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Jatim yang dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial RI oleh Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Suharma di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (14/10/2024).

Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, selaku perpanjangan tangan Pemprov Jatim dalam pembangunan Kessos dengan Poltek Kessos Bandung. 

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Kessos di Pemprov Jatim.

“Alhamdulillah, kami ada penandatanganan MoU maupun PKS antara Dinas Sosial dengan Politeknik STKS Bandung terkait dengan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan juga pengembangan SDM bidang Kessos,” ujarnya.

“Ini juga menindaklanjuti arahan Pak Menteri Sosial yang baru (Saifullah Yusuf), kami memulai kerja sama di titik nol, istilahnya untuk bisa mencoba membangun kembali kerja sama standar-standar pelayanan minimal di bidang pelayanan sosial,” tambah Adhy.

Politeknik STKS, lanjut Adhy, adalah sekolah pendidikan kesejahteraan sosial di bawah Kementerian Sosial. 

Nantinya, dalam kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan SDM pekerja sosial yang ada di Jawa Timur.

“Kami punya panti milik Pemprov Jatim, maupun yang di masyarakat yang menangani masalah sosial, kami ingin mendudukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis harus sesuai dengan profesinya,” terang Adhy.

“Kita tahu untuk mencari pekerja sosial di panti-panti, balai dan UPT juga sulit, karena keterbatasan jumlah alumni dan beban serta risiko pekerjaannya berat, misalnya melayani lansia, narkoba, ODGJ itu berat, perlu penguatan kompetensi di situ,” tambahnya.

Adhy juga menyampaikan, saat ini beberapa pihak juga melihat bagaimana perkembangan terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur cukup menjadi barometer.

“Dengan adanya kerja sama ini, maka tim peneliti, dosen, dan juga mahasiswa serta koneksinya dengan asing bisa juga nanti bekerja sama dengan Jawa Timur, saya kira dengan ini sudah terbuka, di dinas sosial bisa bekerja sama secara luas,” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, kerja sama ini membawa angin segar bagi pihaknya dan menjadi langkah strategis di dalam keterbatasan insan sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Ini langkah strategis buat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kami dalam keterbatasan insan sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif, angin segar buat kami bahwa ahlinya akan datang secara terbuka ke kita,” cetusnya. 

“Kami punya binaan, dalam dan luar panti, kami akan bekerja sama terhadap perbaikan peningkatan pelayanan dan juga bagaimana sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga ke depannya pelayanan dalam panti di Pemprov Jatim merupakan pilot project yang terbaik dalam menangani pelayanan masyarakat di dalam panti,” ungkapnya menambahkan.