P-APBD Situbondo Tidak Disahkan Akibat Ulah 3 Fraksi, Bantuan Sembako Rp 2,5 Miliar Gagal Disalurkan

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Keterlambatan pembahasan dan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024 oleh DPRD Situbondo sudah berdampak pada tidak berjalannya sejumlah program pemda.

Salah satunya program bantuan sosial kesejahteraan keluarga berupa sembako dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar, dipastikan tidak bisa disalurkan kepada belasan ribu calon penerima.

"Jadi kami tidak bisa melangkah karena program bantuan itu bisa dilaksanakan berpedoman pada P-APBD. Dan ternyata P-APBD tidak disahkan," ujar Timbul Suryanto, Kepala Dinas Sosial Pemkab Situbondo, Kamis (03/10/2024)

Menurut Timbul, bantuan sembako itu akan disalurkan untuk para buruh tembakau dan buruh pabrik serta korban PHK pabrik rokok di Situbondo. "Untuk total penerimanya ada sekitar 13.000 orang," ungkapnya.

Bantuan paket sembako yang akan disalurkan itu, masih kata Timbul, berupa beras, minyak goreng, mie instan dan gula. "Tetapi bagaimana lagi, kami masih menunggu petunjuk selanjutnya seperti apa," ucapnya.

Pangkal dari kegagalan program pemda itu sebenarnya di DPRD Situbondo. Itu lantaran tiga fraksi di DPRD  belum menyerahkan usulan nama yang akan menduduki posisi di alat kelengkapan dewan (AKD). Yaitu fraksi PKB, PPP dan PDIP.

Akibat belum adannya usulan nama dari tiga fraksi tersebut, AKD tidak dapat dbentuk. Parahnya lagi, dengan tidak terbentuknya AKD maka menyebabkan tidak bisa disahkannya P-APBD 2024. Selain itu, sejumlah program yang telah direncanakan oleh pemda dipastikan gagal dilaksanakan. 

Di antaranya anggaran linmas di Pilkada 2024, anggaran penerangan jalan umum ( PJU),  bahan bakar minyak (BBM) untuk pemadam kebakaran dan gaji petugas Wisma Pasir Putih.

Selain itu, ribuan tenaga honorer di Situbondo terancam tidak menerima gaji selama 4 bulan ke depan,  karena anggaran gaj masuk dalam P-APBD 2024.  *****