Peluang Tri Rismaharini, Khofifah dan Luluk Nur Hamidah di Pilgub Jatim Menurut Guru Besar Unpad

SURYA.CO.ID - Tampilnya tiga srikandi, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Luluk Nur Hamidah dalam Pilgub Jatim 2024 menjadi sorotan luas. 

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi, tampilnya tiga srikandi ini efek dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat partai politik leluasa mengusulkan calonnya. 

"Ini menarik, karena publik bisa menimbang nimbang di luar Khoffah ada dua nama yang menarik untuk dipertimbangkan," kata Muradi dikutip dari tayangan Kompas TV pada Jumat (30/8/2024). 

Lalu, bagaimana peluang ketiganya?

Muradi melihat, ketiganya memiliki latar belakang (background) yang sama yakni Nahdlatul Ulama dan nasionalis. 

Baca juga: Tri Rismaharini Disarankan Jokowi Mundur dari Menteri Sosial Usai Maju Pilgub Jatim, Ucap Lebih Baik

Karena memiliki background yang sama, menurut Muradi, mereka harus melihat dan menilai indikator yang lain, terutama yang berkaitan dengan gen Z.

Hingga kini, Muradi melihat Gen Z tidak dilihat sebagai potensi untuk mengeruk suara. 

"Orang berpikir simple, misalnya bu Khofifah mantan muslimat, mantan menteri dan nahdliyin. PKB juga begitu, PDIP juga begitu ada background NU. Mereka tidak menghitung betul, apa yang menjadi kebutuhan gen z," ungkapnya. 

Dikatakan Muradi, Jawa Timur ini memiliki tiga basis yakni, tapal kuda, mataraman dan arek. 

Tetapi, selama mereka hanya fokus pada dua basis itu, maka peluang untuk menang akan diperebutkan. Karena itu mereka harus melihat benar potensi di gen Z. 

Seperti diketahui, Khofifah yang menggandeng Emil Dardak sebagai wakilnya dikenal sangat dekat dengan NU. 

Khofifah juga bisa menggaet massa di luar NU dari 15 partai politik yang mengusungnya yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKS, PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Prima.

Sementara Tri Rismaharini yang diusung PDI-P, Partai Hanura dan Partai Ummat diperkirakan dengan mudah akan menggaet kaum nasionalis.

Meski begitu Risma juga bisa bersaing di kalangan Nahdliyin karena calon wakil gubernur yang mendampingi yakni KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans memiliki kedekatan dengan NU dan merupakan pimpinan salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur.  

Sementara Luluk Nur Hamidah  yang berpasangan dengan Lukmanul Khakim diusung PKB yang tidak diragukan lagi nuansa Nahdliyin-nya.  

Berikut sosok ketiganya: 

Luluk Nur Hamidah 

Luluk Nur Hamidah lahir di Jombang pada 25 Juni 1971.

Luluk merupakan aktivis wanita yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia.

Ia kini aktif sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan merupakan anggota DPR RI Komisi IV pada periode 2019-2024.

Dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

Latar belakang pendidikan Luluk juga tak bisa diremehkan, wanita ini pernah menempuh pendidikan sarjana (S1) di IAIN Sunan Ampel. 

Setelah itu, Luluk melanjutkan program S2 Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia, serta S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura dengan jurusan Publik Administrasi.

Sebelum menjadi politikus, Luluk aktif di berbagai organisasi, yakni Ketua Umum Korps Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri pada tahun 1997-2000, dan sebagai wakil ketua sekretaris jenderal PP RMI-PBNU pada tahun 2005-2010.

Sebelum terjun ke dunia politik, Luluk merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Nasional 1946.

Selama kariernya, ia juga pernah meraih sejumlah penghargaan, yaitu beasiswa Tanoto Foundation (2006 dan 2015), Perempuan Inspirasi Politik (2015), dan Lee Kwan Yew Grand Award (2006). 

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961. 

Sebelum menjadi Mensos, Risma pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode.

Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Risma tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.

Tri Rismaharini juga menyandang kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya.

Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.

Bambang DH kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.

Wali Kota Risma melanjutkan tugas bersama Whisnu Sakti Buana.

Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.

Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19 Mei 1965. 

Ia merupakan alumnus S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga pada 1991.

Khofifah kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya pada 1984.

Wanita 57 tahun itu menempuh studi magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta pada 1993. 

Sebelum mulai karier politiknya, Khofifaf Indar Parawansa dikenal sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Ia menjabat selama 4 periode.

Selanjutnya Khofifah bergabung ke partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1992 - 1999 dan berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa pada 1999.

Khofifah mengabdikan dirinya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan menempati beberapa posisi penting.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham.

Pada tahun 2018, Khofifah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek.

Pasangan Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Pasangan ini berhasil memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen dari jumlah suara keseluruhan mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Karir Khofifah Indar Parawansa:

Ketua Umum Muslimat NU 4 Periode
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992–1997)
Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995–1997)
Anggota Komisi II DPR RI (1997–1998)
Wakil Ketua DPR RI (1999)
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001)
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999–2001)
Ketua Komisi VII DPR RI (2004–2006)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006)
Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014–2018)
Gubernur Jawa Timur