Berita Bisnis

BI dan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Kendalikan Inflasi Lewat SENOPATI dan SEMAR

BI bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024

Foto Istimewa Bank Indonesia
Rakor TPID-TPID wilayah Jawa yang digelar pemerintah daerah di wilayah Jawa bersama Bank Indonesia (BI) dengan tema Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024. 

Dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama SEMAR.

"Aplikasi SENOPATI ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time," kata Arief Hartawan, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, mewakili Anggota Dewan Gubernur, Doni P Joewono, Rabu (13/8/2024).

Sementara aplikasi SEMAR akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan. 

"Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta hilirisasi pangan," jelas Arief.

Dalam GNPIP wilayah Jawa dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" itu, Arief mengungkapkan, wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.

"Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10 persen (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13 persen (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1 persen (yoy)," ungkap Arief.

Namun tantangan penurunan luas lahan dan anomali cuaca di wilayah Jawa perlu terus dicermati. 

Berdasarkan data BPS, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu ha, dan sekitar 60 persen-nya terjadi di wilayah Jawa.

"Hal ini mendorong pentingnya sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi SENOPATI dan SEMAR, untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud," terang Arief.

BI meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di Wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif, mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5 persen ±1 persen.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan. 

"Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan," kata Ferry.

Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan True Shallot Seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah, Sumarno, menyampaikan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved