DPMD Tulungagung Akan Kuatkan Peran BPD, Gara-gara Banyak Desa Terjerat Kasus Korupsi

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Dua kepala desa (Kades) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), tengah terjerat perkara korupsi keuangan desanya.

Satu kades telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Kades Rejotangan Kecamatan Rejotangan Andhi Mutojo.

Seorang kades lainnya, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, yaitu Kades Batangsaren Kecamatan Kauman.

Kejari Tulungagung juga sedang menyidik 2 perkara korupsi tingkat desa, yaitu Desa Tambakrejo di Kecamatan Sumbergempol dan Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat.

Polres Tulungagung juga menyidik satu perkara korupsi di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo.

Satu kades bahkan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Sukar,  Kades Karangsono Kecamatan Kauman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Iswahyudi mengatakan, pihaknya rutin melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kades.

"Kami sudah melakukan pembinaan rutin, secara berkala juga ada monev. Tapi balik ke pribadi masing-masing," ucapnya.

Lanjutnya, kasus hukum para Kades ini akan menjadi evaluasi khusus.

Pihaknya akan menekankan agar Kades mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditanya peran pendamping desa, menurut Iswahyudi, mereka hanya membantu teknis administrasi pemerintah desa.

"Pendamping biasa membantu proses perencanaan di desa. Untuk pengawasan di lapangan ada lembaga sendiri," katanya.

Iswahyudi malah menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Karena itu perlu ada upaya penguatan kapasitas BPD untuk meningkatkan perannya dalam pengawasan.

BPD diharapkan menjadi lembaga yang mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa.