155.937 Personil Gabungan TNI-Polri Amankan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Jatim

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebanyak 155.937 orang anggota Polri-TNI dikerahkan mengawal keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jatim, selama 135 hari, sejak Senin (19/8/2024) hingga Selasa (31/12/2024). 

Rinciannya, 3.152 orang personil dari Polda Jatim, 23.062 orang personil dari satuan jajaran polres kewilayahan. 

Kemudian, 8.239 orang personil dari TNI, dan 120.624 orang personil Linmas di masing-masing wilayah kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada. 

Selain melakukan pengamanan kantor penyelenggara pilkada, KPUD dan Bawaslu, ribuan personil gabungan tersebut juga dikerahkan untuk patroli skala besar dan pengamanan di 60.312 TPS. 

Strategi pengamanan dan kesiapan jumlah personil tersebut, dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral 'Operasi Mantap Praja Semeru 2024' bersama Forkopimda Jatim, di Aula Hotel Mercure, Surabaya, Senin (12/8/2024). 

Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, ribuan orang personil gabungan tersebut dikerahkan untuk mengawal keamanan Pilkada Serentak 2024 dalam Operasi Kepolisian Terpusat 'Mantap Praja Semeru 2024'.

Pengerahan pasukan gabungan itu, menyikapi tingginya tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jatim.

Operasi tersebut ini dilaksanakan oleh Polda Jatim bersama seluruh satuan kewilayahan dengan dukungan dari TNI, Instansi terkait, serta mitra keamanan ketertiban masyarakat lainnya. 

Operasi tersebut berlangsung selama 135 hari, terhitung Senin (19/8/2024) sampai Selasa (31/12/2024). 

"Tentunya, para personil tetap mengedepankan preemtif dan preventif, yang didukung dengan penegakan hukum, apabila ditemukan tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum yang mengganggu jalannya pilkada," ujarnya di Mapolda Jatim, pada Selasa (13/8/2024). 

Kemudian, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan, Kodam V Brawijaya, siap mendukung kerjasama, membackup penuh pelaksanaan pengamanan. 

Dukungan tersebut disertai dengan kekuatan penuh pengerahan personil untuk BKO jajaran bersama Polda Jatim, untuk mengamankan berlangsungnya pelaksanaan pilkada, lengkap beserta alutsista. 

"Saya yakin, kolaborasi serta koordinasi yang intensif akan kuat dan menyatukan TNI-Polri bersama seluruh instansi atau stakeholder yang bersama-sama mendukung untuk mengamankan berlangsungnya pilkada tahun 2024 ini," kata Rafael. 

Menurut Rafael, suhu politik di Jatim menjelang pilkada ini cukup dinamis dan penuh tantangan. 

Maka dengan berbagai ancaman, seperti penggunaan-penggunaan fasilitas negara yang berpotensi disalahgunakan.

Kemudian kampanye negatif yang sengaja dipakai para paslon untuk menjatuhkan lawan, hingga terjadinya potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. 

Hal tersebut, dianggap Rafael, sebagai jenis-jenis kerawanan-kerawanan yang perlu antisipasi bersama. 

"Namun, dengan kekuatan sinergitas TNI-Polri dan Stakeholder di wilayah Jatim ini yang solid, saya yakin dan percaya, segala bentuk ancaman dapat kita atasi dan dapat kita cegah," pungkasnya. 

Sementara itu, PJ Sekda Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jatim berjalan dengan lancar dan suasana yang kondusif, kalaupun ada kejadian bisa ditangani dengan baik.

Dan beberapa kejadian serupa seperti Pilkada Tahun 2019 silam tidak kembali terulang. Seperti pencurian kotak suara, penembakan di TPS dan pembakaran polsek. Kemudian berlanjut banyaknya demonstrasi penolakan hasil pemilu. 

"Semua yang keberatan terkait hasil pemilu diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konsitusi, yang disitu juga disediakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," ujar Bobby. 

Menurut Bobby, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari empat indikator, meliputi. 

Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kedua, partisipasi masyarakat pemilih yang tinggi. 

Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. 

Empat, pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. 

Selain itu, Bobby Soemiarsono juga menerangkan isu-isu strategis di Jatim yang perlu mendapat perhatian selama bergulirnya pelaksanaan pilkada. 

Yakni, perlunya sosialisasi kepada masyarakat, bahwa pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 sesuai dengan peraturan KPU Nomer 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota.

Perlunya pemahaman, pemantapan pemahaman, terkait kepemiluan kepada petugas penyelenggara, terutama pada tingkat KPPS, sehingga meminimalisir pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan pemungutan suara ulang dan lainnya. 

"Kita harus mengantisipasi tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini, agar tidak lebih rendah daripada pemilu yang sudah kita laksanakan di bulan Februari lalu," pungkasnya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS