Komisi A Perjuangkan Modin dan Marbot di Surabaya Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Seperti KSH
Politisi muda Golkar tersebut membandingkan dengan para kader Surabaya sehat (KSH) dan ketua RT dan RW.

Ketua kampung dan para kader lingkungan dan ibu-ibu Bumantik juga berhak atas insentif bulanan.

Selain itu, mereka juga sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan.

Cak Toni mendorong Pemkot Surabaya juga memberlakukan para modin dan marbot seperti KSH.

Dia menilai bahwa Pemkot saat ini telah mampu memberikan  jaminan kepada para kader KSH dan RT RW.

Jika BPJS Ketenagakerjaan itu diberikan kepada para modin dan marbot, inilah wujud perhatian besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini terhadap sumbangsih peran dari warga.

Dengan postur APBD di atas Rp 10 T dinilai mampu.

Ketua Komisi A itu pun mendorong dalam rapat pembahasan RAPBD 2025 ini untuk bisa memasukkan jaminan BPJS itu kepada para modin dan marbot di kota Surabaya.

"Dalam Rapat membahas APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025, kita mendorong modin dan marbot tahun ini bisa didaftarkan BPJS seperti KSH," desaknya.

Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp1,8 miliar untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi 28.000 Kader Surabaya Hebat (KSH).

Sedangkan untuk tahun sebelumnya Pemkot Surabaya membayarkan sekitar Rp 7 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan tenaga non ASN dan Ketua RT serta Ketua RW.