Bank Jatim Terima Kunjungan Kerja Pemprov Banten dan Bank Banten, Bahas Potensi Sinergitas Bisnis

Ada 6.032 pesantren dengan 429 ribu santri di Banten.

Selanjutnya potensi kredit kabupaten/kota/Provinsi Banten juga tak sedikit.

Dari sisi PNS & PPPK ada 82.850 orang dan dari sisi DPRD ada 295 orang.

Dari situ terlihat potensi sinergi bisnis pembiayaan kredit ASN di Banten cukup besar.

Belum lama ini Pemkab Lebak juga telah resmi pindahkan RKUD ke Bank Banten.

Kemudian pada triwulan III 2024, direncanakan akan terdapat penambahan pengelolaan RKUD oleh Bank Banten dari 4 kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono juga menambahkan, kehadiran Pj Gubernur Banten ke Bank Jatim adalah sebagai bentuk keseriusan setelah pelaksanaan MoU di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

”Di sini juga kita tahu bahwa Banten akan melakukan ekspansi yang bahkan jauh melewati Jabar dan DKI (Jakarta)," ujarnya.

Adapun rencana KUB kedua BPD tersebut sebagai respon atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020.

Dalam aturan itu tertera bahwa Bank Milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan OJK paling sedikit sebesar Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024.

Meskipun begitu, Adhy menyatakan bahwa kerja sama ini bukan semata-mata memenuhi POJK Nomor 12 saja.

Tetapi juga sebagai upaya bersama untuk memajukan ekonomi kedua wilayah, termasuk Indonesia.

“POJK ini bukanlah tujuan utama kita, saya ingin lebih dari itu. Bahwa rencana KUB kita ini bisa lebih bermanfaat. Tentunya kami optimis kerjasama ini akan saling menguntungkan. Mengingat juga bahwa pangsa pasar di Banten sangatlah besar, utamanya jika kita lihat di Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Serang itu besar sekali,” imbuh Adhy.

Dia juga berpesan agar kedua BPD bisa saling membangun trust.

Untuk BJTM, pihaknya berharap bisa ekstra dalam membawa Bank Banten tidak hanya menuju modal inti Rp 3 triliun tapi juga membawa paket-paket produknya agar bisa masuk dan diaplikasikan.