HMI Jember Suarakan Penolakan Tapera di DPRD, Juga Tolak Perluasan Wewenang Polisi di UU Polri

SURYA.CO.ID, JEMBER - Para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember belum terusik dengan kampanye pembasmian judi online belakangan ini, karena tetap fokus menyuarakan penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Untuk menyampaikan aspirasinya, puluhan mahasiswa dari HMI menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2024).

Mereka turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah soal Tapera dan Revisi Undang Undang Polri.
Mahasiswa menilai Tapera merupakan tabungan penderitaan rakyat dan tidak pro rakyat.

Selain itu, mereka juga mendesak pejabat Polres Jember melakukan tes urine terhadap anggotanya guna menghentikan peredaran narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum.

Mereka juga menuntut aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi aktivis. Sebab ada beberapa kader HMI ditangkapi polisi di Indonesia Timur.

Anggota HMI Cabang Jember juga mendesak pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan, dan fokus pada rekontruksi pendidikan berkualitas yang pro rakyat.

Ketua Umum HMI Cabang Jember, Ikhlasun Malik Fajar mengatakan, program Tapera yang ditetapkan pemerintah jelas mengganggu kepentingan rakyat. "Tapera bagi kami sangat signifikan mengganggu kepentingan rakyat," kata Ikhlasun.

Selain itu, HMI juga meminta agar pemerintah menghentikan semua bentuk komersialisasi pendidikan. Sebab tingginya biaya sekolah setiap tahun membuat rakyat menderita.

"Kami ingin semua pendidikan dibuat gratis, karena telah terjadi ketimpangan yang membuat rakyat menderita dan tidak bisa mengikuti proses pendidikan," urai Ikhlasun.

Ikhlasun juga mengritik penangkapan para kader HMI di Sulawesi dan Sorong Papua oleh aparat kepolisian. Karena itu HMI mendesak Kapolri membebaskan rekan-rekannya itu. "Harapan kami agar kapolres di Indonesia mendesak Kapolri, agar kawan-kawan kami bisa keluar," tegasnya.

Dalam aksi yang bertepatan peringatan hari anti narkotika itu, HMI menyoroti masih banyaknya peredaran narkoba di Jember. "Maka kami minta agar seluruh pejabat di Polres Jember menjalani tes urine. Tanpa tebang pilih," ujar Ikhlasun.

Sementara terkait revisi UU Polri, HMI juga khawatir akan memperluas cengkeraman kewenangan polisi yang justru memperburuk citra lembaga penegak hukum itu sendiri. "UU Polri baru akan membuat institusi Polri semakin membengkak dan tidak akan berdampak baik," ulasnya.

Polisi pun melayani para pendemo. Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengungkapkan, untuk tes urine terhadap anggota telah dilakukan sebelum para pengunjuk rasa menggelar aksi.

"Tes urine itu kami lakukan setiap hari Senin, apabila teman-teman butuh bukti silakan datang ke polres dan kami tunjukan semua dokumen bukti tes urine," kata Bayu.

Beberapa anggota Polres Jember yang terbukti menyalahgunakan narkoba, lanjut Bayu, sekarang dengan menjalani proses persidangan. "Kalau butuh bukti, silakan datang ke polres kami tunjukan bukti tersebut," ujar Bayu.