Bakal Banyak Paslon Kepala Daerah Didiskualifikasi, Penanganan Sengketa di MK Lebih Progresif

SURYA.CO.ID, JEMBER - Penanganan dan pembuatan keputusan dalam menangani sengketa hasil Pilkada 2024 dipastikan lebih baik dibandingkan ketika menangani sengketa Pilpres. Hal itu disampaikan Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Jember, Jumat (14/6/2024).

Usai mengikuti talkshow bersama Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember, Suhartoyo bahkan menegaskan bahwa upaya MK bakal lebih progresif saat mengadili sengketa Pilkada 2024.

"Kalau mengadili sengketa Pilkada, MK pasti lebih progresif. Sudah berapa kali pasangan calon kepala daerah itu didiskualifikasi," kata Suhartoyo kepada sejumlah awak media.

Menurut Suhartoyo, aturan mengadili pesta demokrasi tingkat daerah dan nasional telah disamakan. Dan itu sangat memudahkan hakim MK dalam menjatuhkan vonis perselisihan hasil Pilkada 2024.

"Jadi progresivitas pada Pilkada nanti tidak akan surut dan akan banyak treatment yang dilakukan Hakim MK secara konsisten," kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga memprediksi, kemungkinan akan banyak pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 yang akan didiskualifikasi dibandingkan Pilkada sebelumnya.

"Itu untuk Pilkada, karena Pilkada itu lebih sektoral yang mudah dideteksi dan diidentifikasi. Karena sifatnya sangat sektoral, kabupaten ini, kabupaten ini, provinsi ini," urainya.

Suhartoyo menjelaskan, kalau sengketa hasil Pilpres ruang lingkupnya lebih luas dan persoalannya sangat kompleks sehingga lebih sulit ketimbang Pilkada.

"Karena wilayahnya di seluruh Indonesia, dan waktunya juga sangat mepet. Sementara Pilkada, waktunya 45 hari dan sektornya hanya regional dan terklaster sehingga pemetaannya lebih mudah," ucapnya. *****