Pemkab Mojokerto Kejar Target Realisasi Bantuan Keuangan Desa 2024 untuk 156 Desa di 18 Kecamatan

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto kejar target untuk menuntaskan realisasi Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) Tahun 2024.

Realisasi BK Desa saat ini kurang lebih telah mencapai lebih dari 50 persen.

Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan serapan BK Desa 2024 dipastikan minimal di angka 98 persen.

"Selama ini dari anggaran yang tersedia (BK Desa) itu hampir 98 persen terserap semuanya. Memang ada (Pemdes) yang sudah mengusulkan dan ada juga yang belum," jelasnya di Pemkab Mojokerto, Kamis (13/6/2024).

Total BK desa yang digelontorkan oleh Pemkab Mojokerto senilai Rp 71.267.677.000 dari alokasi APBD Tahun 2024.

Sasaran BK Desa adalah 156 desa di 18 Kecamatan, Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 231 kegiatan.

Proggres realisasi atau pencairan anggaran BK Desa terus berproses untuk pembangunan di desa-desa.

"Sudah berproses semuanya yang sudah masuk ke Pemkab, untuk realisasi anggaran (BK Desa). Karena ini kan tahun berjalan sehingga masih terus berproses, kita berharap lebih dari 50 persen," kata Teguh Gunarko.

Ia mengungkapkan alokasi BK Desa telah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di setiap desa.

Realisasi BK Desa ini juga sesuai komitmen Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian serta meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum di desa-desa.

Apalagi pembangunan infrastruktur di Bumi Majapahit ini masih akan menjadi prioritas Bupati Ikfina di tahun 2025 mendatang.

"Kalau secara umum, (Bupati Ikfina) ingin di tahun 2025 semua jalan poros desa tersambung, sehingga kedepan infrastruktur masih mendominasi," pungkasnya.

Sebelumnya,Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menggelontorkan BK Desa, yang telah dimulai pada April 2024 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Ikfina mengatakan bantuan BK Desa dapat memberikan dampak langsung, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong perekonomian, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Terpenting, Pemdes yang menerima bantuan dapat bertanggung jawab serta melaksanakan program BK Desa sesuai peraturan.