Pj Adhy Karyono Dorong ASN di Jatim Ciptakan Gagasan Inovatif untuk Turunkan Kemiskinan

SURYA.co.id | SURABAYA - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, membuka pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XIV tahun 2024 di BPSDM Jawa Timur, Selasa (28/5/2024).

Diikuti 60 orang peserta dari kementerian lembaga RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di luar Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur PKN Tk II ini dilakukan menggunakan metode blended learning selama 107 hari efektif.

Saat membuka PKN Tk II, Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.

"Jawa Timur sangat fokus untuk penurunan kemiskinan, kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah 10 persen. Hal ini karena semua perubahan itu berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan," ucapnya.

Adhy mengatakan tema yang diangkat kali ini sejalan dengan salah satu fokus reformasi birokrasi (RB) tematik yang digagas oleh Kementerian PAN RB yaitu pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Jawa Timur sendiri termasuk menjadi proyek percontohan pelaksanaannya.

"Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 % pada maret 2023," ungkapnya.

Ia menuturkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7–8 %.

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sesuai instruksi presiden no 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

"PRnya tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di jawa timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini" tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Ia menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi, di antaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan serta tentunya mengendalikan kondisi ekonomi makro.

"Dalam penerapan intervensi tersebut, ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting," tegasnya.

Menurutnya ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk memudahkan pencapaian target penurunan kemiskinan salah satunya pemetaan data kemiskinan di wilayahnya.

Ia menyebut harus ada satu data terintegrasi yang bisa memetakan siapa, di mana dan apa kebutuhannya orang miskin di wilayah tersebut.

"Ini yang membuat kita benar-benar tidak targeted menghadapi persoalan itu, programnya banyak dari pusat, dari provinsi dari kabupaten tapi tidak targeted," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengukur capaian atas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Adhy menyebut harus ada suatu ukuran yang dipedomani.

Saat ini, Indonesia masih mengacu pada pengukuran absolute poverty line, yang mana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tertentu.

"Institusi yang menghitung kemiskinan secara official adalah badan pusat statistik," tegasnya.

Adhy Karyono menyampaikan hari ini peserta telah memasuki sebuah komunitas pembelajaran atau learning community sehingga banyak hal dapat dipelajari.

Oleh sebab itu ia meminta peserta harus menyiapkan diri agar memiliki mindset yang berubah, mampu menyampaikan pendapat dan menerima pendapat orang lain agar proses pembelajaran berjalan efektif.

"Jawa Timur sangat fokus untuk bagaimana pengembangan SDM aparatur negara, ASN, Jawa Timur dipercaya untuk kesekian kalinya sebagai penyelenggara Diklat PIM yang anggarannya dari LAN, semua program dari LAN dan Jawa Timur ini mendapatkan porsi besar ada tiga angkatan. Besar harapan kami kepada saudara untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pengurangan kemiskinan, setelah selesainya pelatihan ini akan muncul inovasi-inovasi baru tata kelola pemerintahan yang lebih maju dan cettar," jelasnya.

Ia juga berharap ke depan para peserta dapat melakukan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dan dinamis menyesuaikan dengan perubahan dunia.

Tak hanya itu ia berharap akan muncul pemimpin-pemimpin yang berwawasan, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan sesuai standar untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan ke depan juga termasuk transformasi digital.

"Juga akan menjadi seorang pemimpin perubahan yang bisa mendukung birokrasi yang berkelas," tutupnya.

Di sisi lain Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Muhammad Taufiq, menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur atas kehadiran dan dukungan bagi Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

Ia juga menambahkan pelatihan kepemimpinan memiliki makna yang sangat besar di mana ada sebuah kepercayaan yang mendasari bahwa pemimpin itu ada karena dibentuk, dibangun dan dididik.

“Pemimpin itu ada karena dibangun, diasah bakat dan potensinya. Semua bisa dipelajari, semua bisa dibentuk dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, perlu juga pemimpin yang mampu mengelola perubahan utamanya di era digitalisasi sekarang ini,” tambah Taufiq.