KKB Papua

Nasib Pilot Susi Air Kapten Philip Mark, Penampilan Beda Drastis, OPM Ajukan Syarat Pembebasan

Nasib Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens terungkap dalam video terbaru direkam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penampilan berubah drastis

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
KOLASE REPRO BIDIK LAYAR/Ist
Pilot Susi Air yang sampai saat ini belum dibebaskan KKB Papua atau OPM 

Di bagian lain, pernyataan Sebby Sambom ini justru dibantah Ketua OPM, Jeffrey Bomanak.

"Saudara Sebby Sambom yang menyatakan bahwa telah melakukan proposal untuk mengembalikan penyanderaan dan juga dengan komentar-komentar bahwa penyanderaan tidak akan mewujudkan Papua merdeka dan segala macam."

"Kami selalu Ketua Organisasi Papua Merdeka menyampaikan bahwa kami membatah semua pernyataan-pernyataan itu," ujarnya, melalui video yang unggah di akun facebook pribadinya, Selasa (6/2/2024).

"Proposal saudara Sebby Sambon harus disetop. Tidak boleh melakukan proposal, itu bukan aturan dalam Organisasi Papua Merdeka. Seorang Juru Bicara tidak punya hak intervensi terhadap Panglima Egianus Kogoya dan Ketua OPM," sambungnya.

Jeffrey mengaku pihaknya mendukung penuh sikap yang diambil Egianus Kogoya yang masih melakukan penyanderaan terhadap Pilot Susi Air tersebut.

"Kami sebagai ketua organisasi mendukung sepenuhnya pernyataan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya dan pasukan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma bahwa penyanderaan itu kami tidak akan pernah lepaskan, sampai dengan Indonesia membuka diri unruk melakukan negosiasi internasional," pungkasnya.

Jeffrey menyebut, apa yang dilakukan oleh Egianus Kogoya merupakan hal yang benar dan legal.

"Kami sudah mengclearkan bahwa penyanderaan yang dilakukan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya itu adalah legal," ujar Jeffrey 

Menurutnya, penyanderaan terhadap pilot oleh pasukan TPNPB-OPM Ndugama untuk ditukarkan dengan kemerdekaan bangsa Papua.

"Oleh sebab itu, tuntutan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya ketika penyanderaan itu dilakukan pada 7 Februari 2023, sudah jelas bahwa Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua, itu adalah tuntutan tunggal," jelasnnya. 

Ikuti berita selengkapnya di Google News Surya.co.id

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved