Pemprov Jatim
Pemprov Jatim Dapatkan Insentif Fiskal Rp 6,2 Miliar, Berkat Signifikan Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Pemprov Jatim menerima tambahan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6,125 miliar.
Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Ditambah, bantuan usaha yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp 600.000 hingga Rp 2.200.000, yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023, telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 935,075 miliar (84,29 persen).
Di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk keluarga kategori Desil 1, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu, juga penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 KPM, dari total target 1.521.705 KPM. Dengan nominal bantuan Rp 1,121 triliun.
Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju dan 1.247 desa dengan status berkembang.
"Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," kata Khofifah.
Jumlah desa mandiri di Jatim pada 2023, naik drastis dibanding tahun 2022. Saat itu, tercatat hanya ada 1.490 desa mandiri di Jatim.
"Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri, menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. Ini prestasi luar biasa," tegasnya.
Menurut Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
Capaian tersebut menurut Gubernur Khofifah juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, kemiskinan perdesaan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan.
Pada September 2018 disparitas kemiskinan desa-kota mencapai 8,24 persen, sementara pada Maret 2023 sudah menyempit menjadi 6,48 persen.
"Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit," tambah Khofifah.
"Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kami. Sebaliknya ke depan kami akan lebih giat, sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem," pungkas Khofifah.
Pemprov Jatim
insentif fiskal
Kementerian Keuangan
kemiskinan ekstrem
Kemiskinan Ekstrem di Jatim
Khofifah Indar Parawansa
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
HUT ke 86 RSUD Dr Soetomo, Pj Gubernur Adhy Karyono Sebut Taraf Kesehatan dan IPM Jatim Meningkat |
![]() |
---|
Pj Gubernur Adhy Karyono Resmi Tetapkan UMP Jatim 2025, Naik 6,5 Persen Menjadi Rp 2.305.985 |
![]() |
---|
Pj Gubernur Jatim Optimistis Kongres PII Hasilkan Langkah Strategis Industri Berkelanjutan |
![]() |
---|
Di Upacara HUT ke-53 KORPRI, Pj Gubernur Jatim: KORPRI Motor Penggerak Pelayanan Publik Berkualitas |
![]() |
---|
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Terima Penghargaan Most Inspiring Leader Keterbukaan Informasi Publik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.