Pentingnya Validasi Data agar Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Trenggalek Tepat Sasaran

Ratna memastikan pada tahun 2024, anggaran kemiskinan ekstrem Trenggalek pasti lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Untuk itu, Pemkab Trenggalek telah memadankan sasaran lintas OPD agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

"Masalah data ini memang nomor 1, pak bupati tidak ingin hanya menggunakan data dari pusat dan mengadopsi total ranpa verifikasi lapangan," lanjut Ratna.

Pada tahun 2023, Pemkab Trenggalek telah mengeluarkan anggaran Rp 300 juta untuk melakukan verifikasi total dari lapangan dari rumah ke rumah.

Hasilnya dari lebih dari 4 ribu rumah yang masuk dalam kategori miskin, ada 423 rumah di antaranya adalah orang yang masuk dalam kategori mampu.

"Mereka langsung kita keluarkan dari data penerima, karena masih ada masyarakat miskin kita yang belum masuk data tersebut, makanya kita intens berkomunikasi dengan pemerintah desa untuk memvalidasi data," jelasnya.

Langkah-langkah tersebut terbukti ampuh menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan bahkan pada tahun 2023 ini Pemkab Trenggalek mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 6 miliar karena berhasil menangani kemiskinan ekstrem.