Wali Kota Eri Cahyadi Libatkan Warga untuk Turunkan Stunting, Kasus di Surabaya Terendah Nasional

SURYA.co.id, SURABAYA – Sukses Pemkot Surabaya dalam menurunkan angka stunting tidak dilakukan secara ujug-ujug.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan keberhasilan Pemkot dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk stunting berkat akumulasi kerja seluruh stakeholder.

”Saya berterima kasih kepada warga Surabaya atas kolaborasi bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), perguruan tinggi, pentahelix, serta para orang tua asuh yang ikut berkontribusi lewat investasi yang ada di Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi ditemui di Surabaya belum lama ini.

Surabaya berhasil menurunkan angka prevalensi balita stunting (persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting) secara signifikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri.

Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan turun dari 28,9 persen (6.722 balita) di 2021 menjadi 4,8 persen (923 balita) di 2022.

Angka tersebut menjadi penurunan terbanyak dan menjadikan Surabaya sebagai daerah dengan tingkat prevelansi stunting terendah secara nasional.

Selama 2023, kasus stuntung terus turun hingga menyisakan 529 kasus (hingga September).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memaparkan berbagai upaya penanganan stunting di Kota Surabaya untuk menuju zero stunting di tahun depan, di antaranya, pemberian gizi pada balita secara menyeluruh (baik yang stunting maupun yang berisiko), penyuluhan pra nikah kepada calon pengantin (catin), pemberian obat tambah darah pada remaja perempuan, pelaksanaan open defecation free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan beberapa terobosan lainnya.

Wali Kota Eri mengatakan, penyelesaian stunting di Surabaya dilakukan dari hulu ke hilir sehingga tepat sasaran dan efektif dilakukan, di antaranya, mencegah terjadinya pernikahan dini.

Hal itu dilakukan bukan hanya untuk mencegah stunting, akan tetapi juga bagian dari menyiapkan generasi emas di 2045.

Pernikahan dini berisiko cukup besar untuk melahirkan balita stunting.

"Untuk menerapkan larangan menikah dini, harus ada keberanian dari pemkot bersama Kemenag Kota Surabaya dan Pengadilan Agama (PA) Kota Surabaya. Dengan begitu, akan menjadi kekuatan besar untuk menghilangkan risiko-risiko ke depannya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri pun melakukan penandatanganan MoU/Nota kesepakatan antara Pemkot Surabaya,

Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kota Pahlawan pada (22/9/2023) lalu.

Melalui MoU tersebut, pencegahan ini dimulai dari tingkat kelurahan.

Bila ada yang ingin menikah namun masih di bawah umur, kelurahan tidak dapat memberikan surat keterangan belum menikah (N1) hingga pasangan tersebut berusia ideal.

Dalam MoU tersebut juga mengatur kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya.

Bukan hanya itu saja, lanjut dia, bahkan pemkot juga memperketat aturan pindah kependudukan dari luar kota masuk ke dalam Kota Surabaya.

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan warga miskin dan pra miskin, serta mencegah penyaluran intervensi dari pemerintah tidak tepat sasaran.

“Ada yang punya KK Surabaya tapi domisilinya ternyata di luar Kota Surabaya. Mereka nggak mau pindah karena di sini mendapatkan intervensi. Bahkan, ada yang punya KK dan domisilinya Kota Surabaya, tapi alamat tinggal nggak sesuai. Dia pindah nggak laporan, nah ini membuat negara kacau,” kata Cak Eri.

Tak pelak, berbagai terobosan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai stekahoder.

Pemkot pun diganjar berbagai penghargaan secara nasional.

Bahkan, beberapa program di antaranya akan diadopsi ke dalam program pemerintah pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) misalnya, berharap upaya penanganan stunting di Kota Surabaya bisa diterapkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini.

Menurut Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto, hal tersebut dapat diterapkan dan dicontoh oleh kota/kabupaten lain di seluruh Indonesia.

”Sehingga program nasional penanganan stunting bisa tercapai,” kata Agus saat berunjung ke Surabaya belum lama ini.

Tak sendiri, Wali Kota Eri juga mendorong jajaran Pemkot untuk berinovasi, termasuk dengan menggandeng berbagai lembaga, instansi pendidikan, dan stakeholder terkait.

Kecamatan Semampir Surabaya misalnya, menggandeng Alumni Senior Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (ASFKUA) dalam upaya penanganan stunting.

Melalui Temu Wicara, pihak kecamtan membuat forum diskusi dan evaluasi terkait penanganan stunting di wilayah Semampir.

Camat Semampir Kota Surabaya, M Yunus menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kegiatan Temu Wicara yang diinisiasi ASFKUA.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi ajang diskusi positif dalam upaya penanganan stunting.

"Di saat usia tidak muda lagi, tapi beliau-beliau mengambil peran aktif untuk bersama-sama memikirkan masalah-masalah masyarakat terkait stunting ini," kata M Yunus.

Ada berbagai masukan penanganan stunting.

Terlebih, kata dia, ASFKUA sendiri terdiri dari berbagai dokter dan profesor yang sarat akan pengalaman.

”Ada hal-hal positif yang kita bisa ambil, sehingga target zero stunting dengan waktu relatif singkat ini mudah-mudahan bisa
kita wujudkan," ujarnya.

Kondisi stunting di wilayah Kecamatan Semampir konsisten menurun dari 87 anak di Oktober 2022 menjadi 77 anak pada awal tahun 2023.

”Alhamdulillah setiap bulan ada penurunan, sehingga sekarang tinggal 35 kasus," katanya.

Ia juga menjabarkan bahwa dari 35 kasus stunting tersebut, 11 di antaranya merupakan penyakit bawaan.

Karenanya, target zero stunting tentu tidak bisa sepenuhnya dilakukan.

"Karena yang 11 anak ini memiliki penyakit bawaan. Namun yang sisanya ini kami pastikan terus berupaya untuk menekan agar Desember 2023 bisa zero stunting," jelasnya.

Faktor ekonomi turut disentuh melalui program padat karya.

Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, orang tua bisa memberikan makanan bergizi kepada anak.

"Kalau kita tidak bersama-sama tidak mungkin bisa kita wujudkan zero stunting itu. Tapi ketika kita bisa bersama-sama, dengan niat bulat, ikhlas, saya yakin Allah kasih jalan dan kita bisa selesaikan semuanya," katanya.

Angka Stunting Konsisten Turun di Surabaya:
Prevalensi stunting di Suarabaya tahun 2021: 28,9 persen (6.722 balita)
Prevalensi stunting di Suarabaya tahun 2022: 4,8 persen (923 balita)
Angka stunting di Surabaya tahun 2023: 529 kasus (hingga September)

Upaya Pencegahan Stunting di Surabaya:
- Pemberian gizi pada balita secara menyeluruh (baik yang stunting maupun yang berisiko)
- Penyuluhan pra nikah kepada calon pengantin (catin)
- Pencegahan nikah di bawah umur
- Pemberian obat tambah darah pada remaja perempuan
- Pelaksanaan open defecation free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Meningkatkan taraf ekonomi orang tua