Disinggung Angka Kemiskinan dan Stunting Jember Nomor 2 di Jatim, Ini Respons Bupati Hendy Siswanto

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Fraksi PDI Perjuangan menyinggung angka kemiskinan dan stunting Jember tertinggi nomor 2 di Jawa Timur.

Hal tersebut tertuang dalam pandangan akhir fraksi di Paripurna DPRD Jember tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023 pada Jumat (29/9/2023) malam.

Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, bahwa data kemiskinan dan stunting itu sebenarnya rilis sejak tahun 2018.

"Itu data tahun 2018, jadi itu berdasarkan data tahun 2018. Coba cek lagi, tahun 2023 nya tidak dimunculin, padahal data tahun 2023 kami sudah bagus," ujar Bupati Hendy, Sabtu (30/9/2023).

Menurutnya, posisi Kabupaten Jember di Jawa Timur bukan nomor 2 lagi. Tetapi, sudah turun diangka nomor 12 hingga 18.

"Kemiskinan juga turun. Dan stunting kami bukan lagi nomor 2 lagi. Angka stunting kami cuma 6 persen. Untuk posisi tepatnya besok update dari SKI, Survei Kesehatan Indonesia," kata Hendy.

Hendy menjelaskan, skema survei dari SKI pengganti dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan. Katanya, yang terkesan asal comot sample-nya.

"Pengganti SSGI yang asal survei itu, surveinya random yang ceknya hanya seribu. Sehingga tidak full. Dan sekarang ada SKI, mudah-mudahan lebih bagus lagi, karena kami kawal. Kemungkinan kami diangka 6 persen untuk yang stunting," jelasnya.

Namun yang harus diwaspadai, tambah Hendy, balita yang berisiko stunting. Sebab, mereka harus dipantau betul asupan gizinya.

"Kalau yang stunting itu dua tahun hilang, nah yang berisiko ini yang harus kami jaga, jangan sampai bertambah lagi. Selain itu, juga pernikahan dini, ini pekerjaan bersama. Bukan hanya Pemkab Jember, tetapi juga tokoh masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Tabroni mengungkapkan merasa prihatin dengan adanya rilis dari Bapeda Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2023, yang menempatkan Jember pada peringkat ke 37 dari 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur soal angka kemiskinan dan stunting.

"Atau dengan kata lain, merupakan Kabupaten nomor 2 angka kemiskinan dan stuntingnya. Hal itu menunjukkan, bahwa selama ini Pemkab Jember terlalu banyak melakukan kegiatan rapat dan agenda seremonial daripada eksekusi penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur dan terarah," katanya.

Oleh karena itu, Tabroni meminta pada penggunaan P-APBD 2023 ini, Pemkab Jember untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada UMKM dan pertanian.

"Mendorong konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia," desaknya.

Selain itu, lanjut Tabroni, Pemkab Jember harus mendorong kemajuan pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian budaya.

"Memperkuat layanan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah. Menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah. Serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi," urainya.

Sekadar informasi, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 232,73 ribu jiwa pada tahun 2022.

Jumlah tersebut, menunjukan tren penduduk miskin di Jember berkurang sebanyak 24,36 ribu jiwa. Sebab data BPS tahun 2021, jumlahnya masih sebanyak 257,09 ribu jiwa.

Sementara, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan menyebut Jember berada di urutan pertama di Jawa Timur dalam prevalensi balita stunting. Yakni, mencapai 34,9 persen atau sekitar 35.000 balita.