SIASAT Dokter Gadungan Susanto Kelabui HRD PT PHC Saat Wawancara, Kuncinya di Rambut dan Kamera

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi mengatakan, kasus Susanto tidak terdeteksi karena pemalsuan data diri dan klinik di Cepu milik PHC tidak terdaftar di Dinkes Blora.

"Jadi semua persyaratan atau rekrutmen dari PHC Surabaya dan PB IDI tidak dilibatkan," kata dr Adib Khumaidi dalam Press Conference virtual / online PB IDI, Kamis (14/9/2023).

Dari temuan IDI, Santoso telah melakukan aksinya sejak 2006, bahkan telah mendapat hukuman usai menjadi dokter gadungan di Kalimantan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Adib Khumaidi mengungkapkan Santoso tidak pernah berhadapan langsung ataupun melayani pasien langsung, sehingga IDI tidak mendapat laporan karena dia memang bukan anggota IDI. 

Jadi kalaupun ada laporan biasanya ke kepolisian. 

"Kasus Susanto sebetulnya kasus sudah terjadi sejak 2006, di Grobogan dia sempat berpindah dari beberapa faskes dan IDI Grobogan mendapat telfon dari Kalimantan bahwa dokter gadungan ini menjadi spesialis obgyn,"ungkapnya.

Menurut dr Adib, di Kalimantan, Susanto bekerja di RS Pahlwan Medical Center, Kandangan, sebagai dokter spesialis kandungan.

Namun baru 5 hari bertugas, kepalsuannya terungkap setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi caesar.

"Diketahui saat di ruang operasi tidak seperti dokter lainnya. Dan perawat menghubungi direktur dan kemudian menghubungi kepolisian. Kemudian setelah itu mendapat kabar sudah proses hukum dan muncul lagi kasusnya dengan orang yang sama memalsukan ijazah kedokteran,"ujarnya. 

Dr Adib menjelaskan, kasus dokter gadungan ini sudah lama dan jadi pembelajaran faskes kesehatan agar dalam proses rekrutmennya menerapkan kredensial dan rekredensial.

Dan ketika dalam penugasan klinis kepada tenaga medis atau dokter, ada proses sangat krusial dan penting yaitu proses kredensial.

Kredensial (credentialing) adalah proses evaluasi oleh rumah sakit terhadap calon staf medik untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinis.

"Bukan hanya pemberkasan dokumen saja, karena pemalsuan ini bisa mudah dilakukan di era digital. Organisasi profesi harus dilibatkan dalam rekomendasi praktek, sehingga bisa bertemu langsung dan melihat apakah benar dokter tersebut atau dokter gadungan,"tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Awal Mula Kasus Dokter Gadungan Susanto Terungkap, Anggi Yurikno Kaget Namanya Dicatut"