Menteri Desa-PDTT Menilai Kenaikan DD Rp 5 miliar Rasional, Tetapi Mekanisme Pengawasan Ditingkatkan

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Halim Iskandar menyebut wacana kenaikan anggaran dana desa (DD) menjadi Rp 5 miliar per desa, sangat rasional.

Dengan kenaikan DD itu maka sekitar 74.954 desa bakal mendapat alokasi tambahan untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

"Sangat rasional, hitung saja kalau Rp 5 miliar dikalikan sekitar 75.000 desa, padahal tidak sampai atau 74.900 sekian sudah berapa. Sedangkan APBN kita berapa ribu triliun," ucap Halim di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (14/9/2023)

Gus Halim datang di Jombang untuk mengikuti Penganugerahan Lencana Bakti Desa Madya untuk Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, dan lencana desa mandiri untuk kepala desa dengan status Desa mandiri,

Dikatakannya, kenaikan DD sebesar Rp 5 miliar itu harus bersamaan dengan peningkatan mekanisme dan pengawasan agar pengelolaannya tepat sasaran.

"Tetapi yang penting bukan Rp 5 miliarnya itu. Yang penting adalah sekarang harus dibangun sebuah proses panjang, agar pengelolaan itu betul-betul tepat," jelasnya.

Ia mengungkapkan ada dua hal dari pemerintah pusat Ketika awal digulirkan DD itu. Pertama adalah pesimisme dan optimisme Pemdes untuk mengelola anggaran besar dari DD tersebut.

"Sekarang terbukti yang kedua terbukti baik, artinya desa mampu mengelola (DD) sendiri dan mampu mengelola pemerintahannya sendiri. Ini yang akan kemudian kita kembangkan, makanya selalu sekarang kita siapkan insfratruktur pengawasan," bebernya.

Gus Halim menilai pengelolaan DD sudah cukup baik dan perlu diapresiasi karena keberhasilannya dalam mensukseskan pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Apalagi, pengelolaan DD kini semakin transparan.

"Itu artinya bahwa semakin banyak dana bergulir di desa, maka akan semakin tepat sasaran karena sesuai dengan masalah," pungkasnya. ****