Anggaran Belanja Pemprov Jatim di P-APBD 2023 Bakal Ditambah Rp 4 Trilliun

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemprov Jatim memastikan akan menggelontor tambahan banyak program yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Kepala Bappeda Jawa Timur, M Yasin, menegaskan bahwa dalam P-APBD Tahun 2023 akan ada tambahan belanja sebesar Rp 4,01 trilliun.

Tambahan anggaran ini akan dialokasikan di banyak sektor belanja program dengan tujuan utama mencapai visi Gubernur Khofifah Indar Parawansa yaitu masyarakat Jatim sejahtera.

“Di P-APBD Tahun 2023 tentunya postur belanjanya tidak jauh beda dengan APBD murni. Hanya saja ada perubahan di anggaran belanja dari yang semula Rp 31,75 trilliun, di perubahan akan menjadi Rp 35,76 trillun, atau ada tambahan belanja Rp 4,01 trilliun,” kata Yasin, Jumat (8/9/2023).

Ia menjelaskan bahwa tambahan belanja ini akan disokong dari tambahan pendapatan asli daerah yang optimistis akan didapatkan Pemprov Jatim.

Pasalnya untuk pendapatan asli daerah akan didapatkan tambahan dari pajak kendaraan bermotor.

Selain itu juga ada dana silpa yang juga belum digunakan.

“Jadi memang ada potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Rp 19,1 Trilliun di P-APBD akan bertambah menjadi Rp 20,6 trilliun. Selain itu kita juga ada silpa yang belum kita gunakan yang nanti bisa dimanfaatkan di P-APBD,” tegasnya.

Ia kemudian merinci silpa dari tahun sebelumnya yaitu Rp 4,4 trilliun.

Sedangkan yang sudah digunakan ada Rp 1,9 trilliun, sehingga masih ada anggaran dari silpa yang masih bisa digunakan yaitu Rp 2,5 trilliun.

Lebih lanjut mantan pria berkacamatan ini kemudian mengatakan bahwa penggunaan anggaran tambahan sebesar Rp 4,1 trilliun diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Sebab, setelah pandemi covid-19 memang masih ada sektor-sektor di ekonomi mikro yang masih butuh penguatan.

Tidak hanya itu, ditegaskan Yasin bahwa Gubernur Khofifah juga masih konsen dalam peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, sehingga di perubahan anggaran belanja Jatim tahun 2023 ini turut dimasukkan tambahan dana untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Kemudian juga ada program yang kita akan lakukan untuk meningkatkan nilai tukar pelati dan nelayan. Dengan menumbuhkan sektor pangan berartti kita akan menggelontor lebih banyak lagi pemenuhan kebutuhan untuk alat mesin pertanian dan juga pupuk,” tegasnya.

Begitu juga dengan sektor perikanan. Dikatakan Yasin bahwa angka nilai tukar nelayan di Jatim sempat rendah, sehingga akan digelontok peningkatan fasilitas bagi nelayan agar mampu mendongkrak sektor perikanan Jatim.

“Kemudian kita juga akan melakukan penambahan anggaran di sektor kesehatan, beberapa rumah sakit yang membutuh peralatan akan ditambah. Terutama kekurangan tenaga medis juga kita akan siapkan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, yang tak ketinggalan dikatakan Yasin bahwa di APBD perubahan juga akan digerojok untuk program penanggulangan kemiskinan.

Pasalnya nanti Pemprov Jatim akan memberikan tambahan penerima PKH Plus.

Yang mulanya hanya disalurkan untuk 25 kabupaten kota, maka akan menjadi 38 kabupaten kota.

“Kemudian juga untuk kemuskinan ekstrem. Sesuai target Ibu Gubernur, akhir tahun 2023 ini Jatim sudah zero miskin ekstrem. Maka di P-APBD nanti juga akan ditambahkan anggaran untuk intervensi masyarakat miskin ekstrem,” tegas Yasin.

Ia mengatakan di APBD 2023 murni setidaknya telah ada akokasi sebesar Rp 3 miliar yang digunakan untuk program tersebut.

Rencananya jumlah itu akan ditambah di perubahan anggaran keuangan APBD mendatang.

Sebab yang saat ini baru ada alokasi untuk 5 kabupaten kantong kemiskinan ekstrem.

“Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 Kabupaten kantong kemiskinan masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif. Ini akan kita tambah,” pungkasnya.