Berita Nganjuk

KPK Apresiasi Pemkab Nganjuk Atas Pemberdayaan Masyarakat Untuk Wujudkan Keluarga Anti Korupsi

Keluarga harus menjadi benteng pertama pencegahan korupsi, tempat saling mengingatkan untuk tidak korupsi dan tempat saling mendidik

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi membuka Bimtek pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas bagi keluarga pejabat Pemda Nganjuk. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi Pemkab Nganjuk yang berinisiatif menyelenggarakan bimtek pemberdayaan peran serta masyarakat mewujudkan keluarga anti korupsi. Hal itu dilakukan melalui penanaman nilai-nila integritas bagi keluarga pejabat pemda Nganjuk.

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit Permas) KPK, Firlana Ismayadin mengatakan, kerjasama dengan Pemkab Nganjuk tersebut dalam rangka membentuk keluarga sebagai agen anti korupsi. Keluarga harus menjadi pondasi dan benteng anti korupsi, karena bukan tidak mungkin dari keluargalah akan lahir-lahir pemimpin di masa depan.

“Untuk itu, dari keluarga inilah yang harus di intervensi pertama dalam pencegahan tindakan korupsi," kata Firlana di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk, Kamis (24/8/2023).

Dijelaskan Firlana, program ibmtek penananaman nilai-nilai integritas keluarga tersebut sudah dimulai KPK sejak tahun 2022 dengan target di tingkatan provinsi seluruh Indonesia. Tahun lalu program bimtek anti korupsi tersebut sudah diintervensi di Provinsi Jawa Timur. Di awal tahun 2023 KPK mengirim surat ke Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

"Syukur Alhamdulillah, responsnya luar biasa seperti Pemkab Nganjuk untuk penyelenggaraan keluarga berintegritas yang inisiatifnya sukses telah dilaksanakan hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Nganjuk, khususnya kepada Bapak Bupati," tandas Firlana.

Kenapa memilih keluarga ASN, diungkapkan Firlana, karena beberapa kasus atau tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK seringkali melibatkan keluarga. Untuk itu, KPK bersama pemda bersama-sama melakukan pencegahan korupsi melalui intervensi keluarga.

"Sasarannya ASN ini diharapkan menjadi ujung tombak tauladan di tengah-tengah masyarakat. Ikut menggelorakan gerakan keluarga integritas ini kepada seluruh lini masyarakat. Dengan demikian, harapan Indonesia merdeka 100 tahun nanti bisa mempunyai SDM berkualitas, bukan hanya bonus dekmokrasinya yang didapat, tetapi juga SDM berkualitas, anti korupsi," ucap Firlana.

Sementara Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya selalu mendukung upaya pencegahan korupsi oleh KPK dengan program keluarga integritas. Menjaga integritas dari lingkungan terkecil yaitu keluarga benar-benar dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan akhlak dan pencegahan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi, menurut Marhaen, perlu peran serta aktif dan komitmen yang kuat seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Meski demikian, partisipasi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan, khususnya lingkungan keluarga dalam upaya meminimalisir penyebab dan peluang melakukan korupsi.

"Keluarga harus menjadi benteng pertama pencegahan korupsi, tempat saling mengingatkan untuk tidak korupsi dan tempat saling mendidik, memotivasi dan membangun integritas. Bukan sebaliknya anggota keluarga saling tolong-menolong dalam berbuat dan melakukan korupsi," kata Marhaen.

Mencegah tindakan korupsi, dikatakan Marhaen, bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum. Tetapi, pentingnya nilai-nilai integritas anti korupsi pada lingkungan keluarga khususnya bagi keluarga ASN sebagai abdi negara harus dimengerti dan dimiliki. ASN menjadi rawan karena memiliki jabatan, kuasa yang rawan untuk disalahgunakan.

Sebagai upaya mitigasi, menurut Marhaen, keluarga menjadi kontrol sosial untuk memberikan edukasi dan pendidikan budaya anti korupsi pada lingkungan keluarga. Antara orangtua pun juga anak, keluarga menjadi kontrol mawas diri dalam mengambil sikap dan tindakan.

"Makanya, Pemkab Nganjuk bekerja sama dengan KPK mengadakan bimtek bagi keluarga ASN di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dan kegiatan ini dimotori dan diinisiasi bersama Inspektorat Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan di Kabupaten Nganjuk," paparnya.

Ditambahkan Kang Marhaen, budaya anti korupsi menjadi komitmennya sebagai kepala daerah. Gerakan anti korupsi, semangat Nol Rupiah dan penguatan pengawasan interen pemerintah (APIP) terus digalakkan.

"Nganjuk Bangkit menjadi salah satu filosofinya. Bangkit dari keterpurukan (korupsi). Beberapa kasus korupsi yang dialami oleh kepala daerah di Nganjuk menjadi semangat kami untuk merubah anggapan Nganjuk banyak korupsi. Mari kita bersama-sama dan gerakkan bersama sama filosofi Nganjuk Bangkit dan saling mengingatkan," ujar Marhaen.

Sumber: Surya
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved