PUSAKA Mohon ke MA Untuk Tolak Permohonan PK Terpidana Kasus Tambang Ilegal di Gempol Pasuruan

“Proses permohonan PK, pemberitahuan PK, penerimaan memori MK dan penyerahan memori PK tercatat di hari yang sama yakni 19 Mei 2023. Ini aneh, karena biasanya prosesnya itu bisa memakan waktu panjang,” ungkapnya.

Di samping itu, selama proses persidangan, Lujeng mengetahui sendiri perilaku terdakwa yang tidak merasa bersalah sama sekali telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah ini.

“Terdakwa berlindung pada kekuatan oknum tanpa merasa terdakwa adalah mastermind atau aktor intelektual yang sebenarnya. Sejak awal kegiatan illegal mining menggunakan kedok perumahan prajurit,” terangnya.

Fakta ini terpaparkan, terbukti dan juga menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk membuat putusan di dalam proses persidangan di PN Bangil dan juga PT Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami menduga, permohonan PK tersebut, ada upaya mengaburkan fakta hukum sebenarnya, dengan berdalih AT adalah korban yang sama sekali tidak mengetahui adanya tindak pidana yang dituduhkan,” sambungnya.

Lujeng meyakini, AT adalah aktor intelektual yang sebenarnya dalam tindak pidana ini. Ia memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga para aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama mengawal.

Sekaligus memantau dan memberikan atensi terhadap proses upaya hukum PK yang diajukan AT, sehingga semua proses bisa berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai praktik mafia hukum, interfensi negatif dan gratifikasi mengubah putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana penambangan ilegal yang dilakukan terstruktur dan terorganisir dengan baik,” tutup Lujeng.