BUNTUT Mayor Dedi Hasibuan dan 40 TNI Geruduk Polrestabes Medan, Komisi I DPR Singgung Panglima TNI

"Yang dilakukan tidak benar. Kodam I Bukit Barisan perlu evaluasi diri atas tindakan prajuritnya yang tidak terpuji," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Senin (7/8/2023).

Meutya mengaku prihatin mendengar kabar penggerudukan oleh TNI tersebut. Baca juga: Panglima TNI Diminta Beri Atensi soal Prajurit Geruduk Mapolrestabes Medan

Pasalnya, hal tersebut terjadi di daerah pemilihan (dapil)-nya di Sumatera Utara. Meutya pun mendorong ada evaluasi demi perbaikan ke depannya.

Dia tak ingin citra TNI jadi rusak.

"Agar kesalahan segelintir kecil ini tidak merusak kepercayaan kepada TNI secara keseluruhan yang saat ini tengah bagus-bagusnya. TNI dan Polri perlu menjaga kekompakan dan komunikasi baik," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Mayor Dedi bertindak arogan karena mengintervensi kepolisian yang tengah mengusut kasus mafia tanah yang melibatkan Rosyid.

"Saya tetap melihat tindakan mendatangi Polrestabes Medan itu sebagai bentuk arogansi, intimidatif (verbal) dan intervensi sekaligus," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (7/8/2023).

Fahmi menyayangkan penangguhan penahanan diberikan setelah TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan.

Menurutnya, tindakan yang tidak patut dicontoh ini justru bisa menginspirasi para pencari keadilan maupun bagi orang-orang yang tersangkut masalah pidana.

"Mereka bisa menggunakan cara-cara serupa untuk memperjuangkan keadilan maupun sebaliknya untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan. Termasuk dengan meminta bantuan hukum dari TNI," ujar Fahmi.

Fahmi berharap Kodam I/Bukit Barisan tidak ikut memperkeruh situasi dan menutup-nutupi masalah.

Ia juga mendorong Kodam I/Bukit Barisan jangan buru-buru menyodorkan kesimpulan prematur. "Saya kira indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Mayor Dedi cs, tetap harus didalami," tegas dia.

Fahmi menambahkan, masyarakat pada dasarnya tidak ingin aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang.

Di saat yang bersamaan, kata dia, masyarakat juga tidak ingin ada pihak-pihak yang merasa bahwa upaya mengintervensi hukum adalah hal yang wajar-wajar saja.

"Ini menyangkut marwah dan reputasi TNI," imbuh dia.