Masih Ada 1,8 Persen Kemiskinan Ekstrem di Jatim, Gubernur Khofifah Target Jadi Zero di Akhir 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya tengah getol melakukan upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Jatim.

Ia mengatakan bahwa hingga akhir tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Jatim masih tercatat tersisa 1,8 persen, sehingga butuh upaya gotong royong untuk bisa mewujudkan target agar zero di akhir tahun ini.

“Saat ini masih 1,8 persen. Angka ini turun dari tahun 2021 yang sebesar 2,23 persen. Dan kemiskinan ekstrem Jatim ini lebih rendah dari nasional yang pada tahun 2022 berada pada level 2,04 persen,” tegasnya, Rabu (28/6/2023). 

Lebih lanjut terkait target penurunan kemiskinan ekstrem, ia mengatakan bahwa memang pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat agar kemiskinan ekstrim terhapuskan di tahun 2024. 

“Namun kita berharap bahwa dengan kerja keras dan gotong royong kita semua semoga  Jatim bisa mencapai zero kemiskinan ekstrem akhir tahun ini. Apalagi ada beberapa kab/kota yang sudah zero kemiskinan ekstrem seperti Kab. Tulungagung,” katanya.

Untuk itu, ia kembali meminta Dinas Sosial Kab/Kota kembali melakukan penyisiran atau verifikasi data penerima bansos kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Salah satunya melalui penyisiran indikator terkait kemiskinan ekstrem.

“Dari data penerima bansos sebanyak 3.000 KPM ini ternyata yang hasil verifikasinya hanya 929 KPM,” tegasnya.

Sebanyak 929 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan target penerima bansos kemiskinan ekstrem di Jatim tahun ini.

Dengan nilai bansos sebesar Rp 1,5 juta per KPM yang mana anggarannya dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Rincian 929 KPM tersebut yakni dari Bojonegoro (164 KPM), Gresik (175 KPM), Kab. Malang (211 KPM), Kab. Mojokerto (227 KPM) dan Kab. Probolinggo (152 KPM). 

Terkait data ini, lanjutnya, ada beberapa daerah yang langsung melakukan konfirmasi hingga ke pusat.

Kota Mojokerto salah satunya, karena hanya terdiri dari tiga kecamatan. Kota Mojokerto juga memiliki sistem aplikasi yang sangat advance yang menyajikan data by name by address.

Lebih lanjut menurutnya, pada tanggal 8 Juni 2022, Pemerintah pusat menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. 

"Jawa Timur merupakan satu dari tujuh provinsi yang jadi pilot project program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebanyak lima kabupaten di Jatim menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem," tukasnya.

Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem adalah standart kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. 

Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US$ 1,91 PPP (purchasing power parity)  per kapita per hari (setara Rp.9.089 per hari).