Keprihatinan Saat Hardiknas, Pegiat LSM Kediri Gelar Aksi Memprotes Pungli Pembuatan Kartu Pelajar

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pegiat LSM Rakyat Muda Bersatu Kediri menggelar unjuk rasa keprihatinan saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Kantor Pemkab Kediri, Selasa (2/5/2023). Aksi dilakukan dengan menggelar orasi serta memasang sejumlah spanduk besar bernada protes tepat di pagar pintu Kantor Pemkab Kediri.

Beberapa spanduk bertuliskan, "Hidup mati pendidikan bangsa ditangan kita, Stop kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan dan selamatkan nasib bangsa dengan mencerdaskan generasi muda".

Spanduk lainnya bertuliskan, "Peringatan Hardiknas ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap dunia pendidikan, apakah pendidikan saat ini sudah sesuai dengan cita -cita pendiri bangsa dan tokoh pendidikan".

Saiful Iskak, Korlap aksi demo menyebutkan, pihaknya menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi bersama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten Kediri dan Kesbangpol Kabupaten Kediri.

"Hardiknas ini menjadi momentum untuk evaluasi bagi Dinas Pendidikan. Karena saya menemukan banyak hal yang sangat janggal," ungkap Saiful.

Saiful menyebutkan, salah satu temuannya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu masih ditemukan adanya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) seperti penahanan ijazah siswa yang telah lulus sekolah. "Penahanan ijasah ini banyak ditemukan di sekolah dan yayasan swasta," jelasnya.

Sehingga bersamaan peringatan Hardiknas, ia berharap menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri. Apalagi juga banyak sumbangan dan pungutan liar (pungli) pembuatan kartu pelajar. Seharusnya pembuatan kartu pelajar siswa dibiayai dengan dana BOS.

Namun sejumlah fakta yang ditemukan para pegiat LSM, pembuatan kartu pelajar terjadi pungli dengan besaran Rp 30.000 sampai Rp 35.000 per kartu pelajar. "Kami menemukan pungli ini di salah satu SMPN di Kabupaten Kediri," ungkapnya.

Selain pungutan, juga masih ditemukan kekerasan terhadap anak serta tindakan bullying yang dialami pelajar. "Bullying dan kekerasan tidak dibenarkan di dunia pendidikan," tendasnya. *****