Hamil Luar Nikah Salah Satu Pemicu Tingginya Pernikahan Dini, Wabup Gresik Akan Turun ke Sekolah

SURYA.CO.ID, GRESIK - Fenomena perkawinan anak atau pernikahan dini menjadi perhatian serius di Gresik saat ini, setelah tahun 2022 lalu tercatat masih ada 258 perkara dispensasi nikah yang dikabulkan. Salah satu penyebab tingginya pengajuan dispensasi nikah untuk pasangan di bawah umur itu, adalah terjadi kehamilan di luar nikah.

Angka ini memang mengalami penurunan dibanding tahun 2021, di mana dari 331 perkara dispensasi nikah ada 327 yang dikabulkan. Masalah ini pun dibahas Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, yang berencana turun ke sekolah-sekolah bersama dinas terkait untuk sosialisasi dampak negatif perkawinan anak.

Hal ini disampaikan langsung wabup saat mengikuti pertemuan via Zoom bersama Kadis KBPPPA dr Titik Ernawati, dan para undangan dari perwakilan OPD Gresik dan Sekolah Perempuan di Gresik.

"Kami akan berkeliling ke SLTA untuk mensosialisasikan hal ini pelan-pelan. Karena di Jawa Timur ini angka perkawinan anak cukup tinggi. Maka harus kita sikapi dengan serius agar tidak beresiko munculnya generasi masa depan yang stunting," kata Bu Min, sapaan wabup, Senin (17/4/2023).

Di depan para audiens, Bu Min juga menjelaskan, dalam meminimalisir hal-hal negatif terhadap anak dan perempuan, perlu kolaborasi antar dinas terkait. Karenanya, Bu Min bersedia menjadi mediator dalam menyuarakan aspirasi perempuan di Gresik.

Diharapkan, hal ini dapat menjadikan Gresik sebagai kabupaten dengan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA). "Mungkin ada yang merasa ini melelahkan, tetapi tetap harus kita upayakan demi masa depan anak-anak kita di Gresik," kata Bu Min.

Sementara Kadis KBPPPA, dr Titik Ernawati mengatakan akan bergerak senada dengan visi Pemkab Gresik. Di antaranya dalam melakukan pencegahan kekerasan dan upaya perlindungan serta pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.

"Terciptanya kenyaman dan keramahan terhadap perempuan dan anak di Gresik juga menjadi prioritas program Nawa Karsa milik Pemkab Gresik oleh bapak Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dengan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah,” pungkas Titik.

Sebagai informasi, Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 ini, merupakan upaya yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI. Organisasi-organisasi itu adalah
KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan Indonesia Australia, SIGAB dan PKBI.

Dalam musyawarah kali ini, akan berfokus beberapa tema kunci. Diantaranya adalah kemiskinan perempuan, kelayakan perempuan dalam bekerja, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. *****