Luasan Panen Lahan Padi Kontras dengan BPS, DPRD Jember Curigai Data di LKPJ Bupati 2022

SURYA.CO.ID, JEMBER - Data mengenai luasan panen lahan padi di Kabupaten Jember pada 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, berpotensi memancing pertanyaan dari kalangan DPRD setempat. Itu setelah BPS merilis estimasi luasan panen padi di Kabupaten Jember pada 2022 menurun 4,47 persen atau 5,54 ribu hektare.

Data yang diterbitkan BPS pada 3 April 2023 menyebutkan, pada 2021 luas panen padi di Bumi Pandalungan masih sekitar 124, 03 ribu hektare tetapi susut menjadi 118,49 ribu hektare pada 2022.

Selain itu, BPS memprediksi kenaikan luasan panen untuk Januari-April 2023 akan meningkat 1,79 ribu hektare atau 2,21 persen, dibandingkan periode yang sama pada 2022. Tetapi data itu justru berbanding terbalik dengan yang tercatat dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember 2022.

Di LKPJ tersebut, Pemkab Jember mengklaim luasan panen padi pada 2022 meningkat hingga 161,004 ribu hektare, dengan perolehan 983.663 ton. Sementara pada 2021, luasan panen tanaman padi di Jember hanya 157,596 ribu dengan perolehan 961.997 ton.

Menanggapi perbedaan data tersebut, Sekretaris Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto mengaku curiga dan janggal dengan data yang dituangkan dalam LKPJ Bupati 2022.

"Memang banyak sekali data-data yang patut dipertanyakan, khusunya masalah lahan pertanian berkelanjutan. Data BPS menyebut ada penurunan, sementara di LKPJ justru terjadi kenaikan, ini kan aneh," kata David, Jumat (7/4/2023)

Menurut David, hasil rapat Panitia khusus DPRD memang banyak data di LKPJ Bupati Jember 2022 yang tidak sesuai. Khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DI LKPJ seakan penggunaan APBD sesuai harapan. Tetapi faktanya ketika kami mengundang stakeholder kemarin, banyak kepincangan dalam penggunaan APBD yang berpihak kepada rakyat secara utuh," urai David.

Dari temuan ini, David akan memasukan data BPS tersebut dalam rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, agar Bupati Jember, Hendy Siswanto dapat menggunakan APBD sesuai perencanaan.

"Bukan sesuai keinginan. Karena perencanaan baik, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga perencanaannya, seringkali Pemkab Jember tidak melihat kemampuan dari rencana itu sendiri " imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Imam Sudarmaji saat dikonfirmasi tidak merespon. Pesan singkat dari media sosial juga belum dijawab hingga berita ini ditulis. *****