Gubernur Khofifah Dorong Seluruh Kabupaten Kota di Jatim Capai UHC JKN Sebesar 95 Persen

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong seluruh kabupaten kota di Jawa Timur mampu mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen penduduk daerah masuk dalam cover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rakor Overview UHC bersama bupati/wali kota se-Jatim bersama BPJS Kesehatan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/3/2023), diketahui bahwa saat ini dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 21 kabupaten/kota telah berhasil mencapai target 95 persen penduduk ter-cover JKN.

Artinya, ada 18 kabupaten kota di Jatim yang belum mencapai target. Untuk itu, Gubernur Khofifah, secara khusus memberi penekanan kepada 18 kepala daerah agar mulai melakukan langkah strategis meningkatkan coverage penduduk masuk JKN.

“Jadi ini waktu yang sangat tepat persiapan PAPBD. Kalau itu (biaya coverage) bisa di-insert di PAPBD, terutama yang sudah dekat 90 persen. Seperti Ngawi ini sudah 89 persen, 6 persen lagi sudah 95 persen dan masuk UHC. Maka yang belum 95 persen saya minta tolong diberi penguatan,” kata Khofifah.

Pihaknya menyebut, dalam rakor ini tadi dibahas sejumlah opsi penguatan demi tercapaian UHC di setiap kabupaten kota di Jatim.

Khofifah sempat mengusulkan, bagaimana jika Pemprov Jatim juga ikut turut membantu pencapaian UHC dengan sistem urunan dari APBD Pemprov Jatim.

Namun ada usulan lain, dengan sistem masing-masing daerah tetap mengupayakan pencapaian UHC dari masing-masing APBD dan kemudian Pemprov Jatim memberi penguatan alkes di fasilitas kesehatan.

Menurut Khofifah opsi-opsi tersebut sangat konstruktif dan akan dibahas secara lebih lanjut. Dengan harapan, setiap penduduk di Jatim bisa masuk dalam JKN, sehingga kualitas kesehatannya bisa dijamin.

“Sebetulnya health coverage ini adalah kebutuhan kota. Karena kalau kita cerita soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka kita akan cerita tentang kesehatan, pendidikan dan penyejahteraan ekonomi masyarakat. Maka kualitas kesehatan masyarakat ini menjadi penting,” tandas mantan Menteri Sosial ini.

Tidak hanya itu, usai forum ini, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa sistem layanan kesehatan berjenjang saat ini masih ada unequal treatment yang berpengaruh pada unit cost yang berbeda antara rumah sakit nasional dan daerah.

Meski menegaskan bahwa ia menghormati adanya stratifikasi yang diterapkan pemerintah, namun ketika ada unequality maka menurutnya harus dikonsolidasikan bersama. Agar pemberian layanan kesehatan pada masyarakat bisa semakin maksimal.

“Hitung-hitungan kami dengan dr Joni (Dirut RSUD Dr Soetomo), dengan pasien yang sama, baik pasien rawat inap atau rawat jalan, beda potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 269 miliar,” tegasnya.

“Kalau ini ada unequality maka harus dikonsolidasi kembali,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan Beno Herman melaporkan, bahwa persoalan JKN terus menjadi topik yang dibahas demi mewujudkan cakupan yang optimal. Sampai awal tahun 2023 kepesertaan JKN di Jatim mencapai 86,9 persen.

Oleh karenanya, BPJS berkewajiban untuk mendorong kepesertaan yang menjadi komitmen pemerintah pusat sehingga tercapai 100 persen di tahun 2024.

"Posisi kita di Jatim, kepesertaan sudah 86,9 persen. Maka kami mendorong di tahun ini hingga tahun depan bisa tercapai 100 persen kepesertaan," tegasnya.

Menurutnya, capaian UHC tentu bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan semata. Mengingat luasnya ekosistem yang tercipta dari penyelenggaraan Program JKN.

Maka untuk mewujudkan UHC, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk dukungan dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota guna mewujudkan UHC yang optimal.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan capaian dan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk mengikuti program JKN ini," terangnya.