BIODATA Rizki Natakusumah yang Persoalkan Masa Pensiun Panglima TNI dan KASAD Jenderal Dudung
Anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah persoalkan masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KASAD Jenderal Dudung. Siapa dia sebenarnya?
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Rizki Natakusumah yang persoalkan masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KASAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Rizki Natakusumah merupakan Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat.
Diketahui, Rizki baru-baru ini jadi sorotan karena mempermasalahkan masa pensiun Panglima TNI dan KASAD.
Ia menuding Istana mengabaikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan menganggap masukan dari mereka tidak penting, khususnya terkait penetapan Panglima TNI.
Hal ini terkait masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KASAD Jenderal Dudung Abdurachman yang dianggap tidak ideal lantaran mepet dengan Pemilu 2024.
Melansir dari Wikipedia, Rizki Natakusumah lahir 19 November 1994.
Ia adalah seorang politikus Indonesia. Ia merupakan jebolan S1 dan S2 dari Universitas Nottingham, Inggris. Pada usia 25 tahun, ia menjadi anggota DPR RI bersama 574 orang lain.
Baca juga: Pensiun Panglima TNI dan KASAD Jenderal Dudung Dipersoalkan, Komisi I: Keamanan Negara Taruhannya
Menjadi anggota DPR, ia menumbangkan beberapa tokoh, salah satunya petahana Vivi Jayabaya yang hanya beda 2.677 suara.
Ia menyatakan bahwa menjadi anggota DPR adalah caranya untuk membangun kampung halamannya, Pandeglang, Banten, termasuk Lebak yang menjadi dapilnya.
Ia adalah putra dari pasangan Dimyati Natakusumah, mantan bupati Pandeglang dua periode dan mantan anggota DPR dua periode, dan Irna Narulita, Bupati Pandeglang.
Dimyati kini menjadi anggota DPR bersama Rizki. Meski satu dapil di Banten I, namun Dimyati memilih masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara Rizki memilih masuk ke Partai Demokrat.
Persoalkan Pensiun Panglima TNI dan KASAD
Diketahui, Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah menuding Istana mengabaikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan menganggap masukan dari mereka tidak penting, khususnya terkait penetapan Panglima TNI.
Hal ini terkait masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KASAD Jenderal Dudung Abdurachman yang dianggap tidak ideal lantaran mepet dengan Pemilu 2024.