Jepang Beri Insentif 40 Persen, Produksi Kapal Baru di Indonesia Malah Kurang Perhatian Pemerintah

Selain Andi, nara sumber lain yang dihadirkan dalam FGD itu yakni Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, M Firdaus Manti; Kepala Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Academy, Arif Bijaksana Prawira Negara; Wakil Ketua Umum I DPP INSA, Darmansyah; dan Sekretaris Jenderal DPP IPERINDO, Hilman Risan.

“Otomatis tadi yang disampaikan Gapasdap Indonesia bahwa mereka ingin membangun kapal di dalam negeri. Tetapi mereka ingin harus sesuai dengan bisnis to bisnis, Permasalah utama ada pada sisi pembiayaan. Karena itu kami akan mendorong pemerintah, dikoordinasikan oleh menko agar menyediakan sistem pembiaya'an yang kompetitif,” pungkasnya.

Sementara Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami mengungkapkan, pemerintah juga diharapkan hadir dan ikut campur tangan menekan sekaligus menstabilkan harga material-material pokok yang digunakan industri galangan kapal.

“Kami masih fokus pada reparasi, justru saat ini kami juga mengeluhkan kenaikan bahan baku seperti plat sangat tinggi dan signifikan. Ini akan menghambat dari kenaikan bea kegiatan reparasi kami,” ungkap Anita.

Anita menambahkan, dengan rapat kerja yang dikemas dengan FGD itu diharapkan tercipta adanya penguatan sektor industri galangan kapal semaksimal mungkin. Terutama pada sisi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas.

Melalui FGD ini, lanjut Anita, pihaknya berharap masukan-masukan dari pemerintah terkait update tentang situasinya maupun pengembangannya. Hal itu nantinya bisa diimplementasikan di internal perusahaan.

“Secara eksternal, kami bisa memberikan masukan-masukan dan kendala kendala yang terjadi di galangan kapal. Sehingga pemerintah bisa memberikan regulasi-regulasi yang berpihak pada industri galangan kapal,” pungkasnya. *****