Jelang Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Ini 5 Info Penting dan Daftar 10 Lokasi Pelatihan Offline

Pemegang Kartu Prakerja gelombang 48 tahun 2023 bakal mendapatkan bantuan dengan total Rp 4,2 juta.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3,55 juta.

Adapun rinciannya yakni biaya pelatihan Rp 3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Rp 600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu untuk 2 kali pengisian survei.

5. Boleh Diikuti Penerima BSU, BPU, dan PKH

Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 digelar dengan skema normal, artinya bukan semi bantuan sosial (Bansos).

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi," ujar Menko Airlangga, mengutip Tribunnews.

Daftar 10 Daerah dengan Pelatihan Offline

Pelaksanaan Kartu Prakerja Gelombang 48 tahun 2023 akan menerapkan skema baru, tak seperti tahun sebelumnya.

Paling menonjol yakni, pelaksaan pelatihan Kartu Prakerja yang akan dilakukan secara offline atau tatap muka.

Meski begitu, tak semua daerah di Indonesia akan menerapkan pelatihan offline ini. Tercatat hanya akan ada 10 daerah di Indonesia saja.

Melansir Kompas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pelatihan yang diikuti peserta juga akan berdurasi lebih panjang yakni minimal 15 jam dibandingkan sebelumnya yang minimal 6 jam.

"Hal baru yang baru yaitu, saat skema semi bansos (tahun lalu) pelatihan online minimal 6 jam, sekarang ditingkatkan menjadi 15 jam," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, untuk pelatihan yang dilakukan secara campuran offline dan online atau hybrid akan secara bertahap diterapkan di berbagai wilayah.

Pada tahap awal akan diterapkan di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Adapun untuk pelatihan yang dilakukan secara langsung atau luring (offline) akan diutamakan bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list menurut studi World Economic Forum (WEF).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id