Grahadi

Berita Surabaya

Rakor Bersama Gubernur Khofifah, Menteri ATR Upayakan Solusi Surat Ijo Hingga Sengketa Lahan Warga

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan rakor bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait persoalan sengketa lahan di Jatim

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: irwan sy
fatimatuz zahro/surya.co.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan rakor bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga stakeholder terkait sengketa lahan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (5/1/2023). 

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan rakor bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga stakeholder terkait di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (5/1/2023). 

Rakor ini dilakukan dalam rangka membahas persoalan sengketa lahan.

Kedatangan Menteri tersebut ingin menuntaskan permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Jawa Timur, mulai yang melibatkan pemerintah daerah, BUMN maupun PT KAI. 

"Hari ini sebelum ke sini tadi saya mengunjungi tiga tempat yang di sana terjadi konflik atau sengketa agraria. Ada yang sengketa dengan lahan KAI, lahan Pelindo hingga surat ijo yang dalam ini kaitan dengan Pemkot Surabaya," kata Hadi, pada media, usai rakor. 

Dikatakan Hadi, ada ratusan ribu masyarakat di Surabaya yang menghadapi sengketa lahan dengan tiga kasus yang tersebut di atas.

Ada kasus yang melibatkan dua BUMN milik negara dan juga ada yang dengan pemkot Surabaya yang mana lahannya sama sama tercatat sebagai aset kekayaan daerah. 

"Nah warga yang menempati lahan di sana, mereka sudah lama di situ, dan sudah penuh. Mereka menawarkan ke pengelola dalam hal ini BUMN yaitu PT KAI dan juga Pelindo maupun dengan Pemkot Surabaya agar diberikan sertifikat hak milik," tegasnya. 

Pihaknya menjelaskan bahwa ada opsi solusi yang bisa diambil dengan beberapa pertimbangan.

Pertama untuk lahan yang dikelola BUMN seperti Pelindo maupun KAI.

Mereka bisa diberikan surat berupa HGB di atas HPL.

Opsi ini bahkan menurut Hadi juga bisa diberlakukan bagi sengketa lahan yang melibatkan Pemkot Surabaya atau opsi selanjutnya adalah direlokasi supaya masyarakat tidak berlarut larut ada di sana.

"Nah tadi sudah terjawab. Bahwa untuk yang masalah surat ijo akan diberikan HGB di atas HPL. Lalu Pelindo juga bisa memberikan perpanjangan izin dengan diberikan HGB di atas HPL. Sedangkan yang KSI masih dipertimbangkan dan masih didiskysikan dengan internal apakah bisa diberikan HGB di atas HPL," tegasnya.

Hadi menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan, sebab masalah ini sudah berlarut-larut.

Sedangkan masyarakat juga menunggu tindak lanjut dan kepastian hukum atas lahan yang kebanyakan telah ditempati warga bertahun-tahun.

"Karena kalau tidak diselesaikan nggak selesai-selesai. Padahal masyarakat juga sangat menunggu kepastian hukum," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved