Eks Kapolda Papua Desak Lukas Enembe Mundur dari Gubernur dan Kecurigaan AHY Ada Muatan Politik

Saat ini Enembe belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK.

Alasannya ia masih menjalani perawatan karena mengidap diabetes, ginjal, dan stroke.

Bantahan intervensi istana

Paulus Waterpauw mengklarifikasi informasi yang menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta dirinya jadi Wakil Gubernur Papua pada 2021 lalu.

Isu soal "utusan istana" ini dihembuskan kubu Partai Demokrat dengan menuding ancaman kriminalisasi kasus terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berlangsung sejak Klen Tinal, Wakil Gubernur Papua, meninggal dunia.

Ketika itu, Lukas dan Partai Demokrat menolak calon yang disodorkan istana yakni Paulus Waterpauw.

Namun, hal ini diluruskan oleh Paulus Waterpauw.

Menurut Paulus, bukan Jokowi yang meminta hal tersebut melainkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Golkar merasa kursi Wakil Gubernur Papua menjadi haknya karena Klen Tinal adalah kadernya.

"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana. Mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar adalah Paulus Waterpauw," ujar Paulus di Jakarta Convention Center pada Kamis (29/9/2022).

"Itu Ketum Golkar, sesungguhnya hak Golkar untuk Wakil Gubernur, bukan hak Demokrat," ucap dia lagi.

Namun, Partai Demokrat saat itu mengajukan nama kadernya sendiri yakni Yunus Wonda yang merupakan Wakil Ketua DPR Papua.

Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi Wakil Gubernur Papua terjadi hingga kini.

Paulus memastikan tak ada urusan Presiden Jokowi terkait pengisian kursi Wagub Papua itu.

"Tidak ada itu urusan presiden. Itu keterpanggilan saya sebagai anak daerah. Kedua itu haknya Golkar. Jadi Pak Airlangga datang dan sampaikan langsung," ucap Paulus.

"Itu dari Ketua Umum Golkar yang datang ke Papua dan beliau menyatakan secara resmi. Saya pikir sudah dilansir, bahwa kandidat pengganti almarhum Klemen Tinal adalah Paulus Waterpauw. Tugas saya hanya silaturahmi ke partai," papar Paulus.

Sementara terkait peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus.

Dia kembali membantahnya.

Menurut dia, keterlibatan Tito dalam karirnya terjadi pada tahun 2017.

Saat itu, Tito masih menjadi Kapolri.

Paulus mengaku diminta Tito kembali menjabat sebagai Kapolda Papua karena ada urusan genting yang perlu diselesaikan di tanah kelahirannya.

"Saat itu saya Kapolda Sumut. Papua tidak mampu diurus, itu kenapa saya bisa jadi Kapolda (Papua) dua kali. Dari Sumut, saya kembali Kapolda Papua karena persoalan begitu genting, yang gantikan saya sebagai Kapolda belum maksimal sehingga beliau memanggil saya bertemu dengan Pak Lukas untuk meminta agar bersedia tidak kembali lagi ke Papua?" ucap Paulus.

Update berita lainnya di Google News SURYA.co.id

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat"

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Atas Dugaan UU ITE ke Bareskrim

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Paulus Waterpaw Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Mundur