Eks Kapolda Papua Desak Lukas Enembe Mundur dari Gubernur dan Kecurigaan AHY Ada Muatan Politik

“Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi,” sebut AHY.

“Alhamdulilah atas kerja keras Partai Demokrat intervensi yang tidak semestinya itu, tidak terjadi,” ucapnya.

Kedua, lanjut AHY, upaya itu muncul kembali pada 2021 setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia.

“Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas,” ungkapnya.

Ia pun menolak berbagai upaya yang dilakukan pihak tersebut guna mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua.

“Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita,” sebutnya.

AHY menegaskan pihaknya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Enembe.

Namun ia meminta agar proses hukum berjalan adil tanpa dipengaruhi unsur politik.

“Kami hanya memohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya buntut dari perkara ini, AHY mengganti sementara Enembe dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SB) dalam pengambilan keputusan itu.

Lantas jabatan Enembe diganti oleh Willem Wandik yang merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan anggota Komisi V DPR RI.

Saat ini Enembe belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK.

Alasannya ia masih menjalani perawatan karena mengidap diabetes, ginjal, dan stroke.

Bantahan intervensi istana