Surabaya Anggarkan Bantuan Dampak Kenaikan BBM Rp 9,2 Miliar, Khusus untuk Ojol dan Nelayan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya memberi perhatian lebih kepada masyarakat Surabaya yang terdampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Mereka sepakat menganggarkan bantuan tunai sebesar Rp 9,2 miliar melalui APBD Perubahan 2022 khusus untuk ojek online (ojol) dan nelayan.

Tidak terbatas untuk kedua kelompok masyarakat itu. Ada juga anggaran tak terduga sebesar Rp 11 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk mengcover bantuan bagi kelompok masyarakat lain yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Kami mendorong agar masyarakat yang kesusahan akibat kenaikan harga BBM semuanya mendapat bantuan. Ada dana tak terduga. Sebisa mungkin pemkot harus membantu mereka," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya Harus Segera Dicairkan

Pemkot Surabaya, saat ini juga tengah melakukan upaya penggalangan bantuan kepada warga kota. Jika dana tak terduga dirasa belum mencukupi, bisa dilakukan upaya solidaritas di lingkungan pemkot. Termasuk pengumpulan sembako bagi warga terdampak lainnya.

Khusus untuk APBD Perubahan 2022, Pemkot dan DPRD Surabaya menyekapati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 10,6 triliun. Nilai tersebut bertambah Rp 200 miliar dari kekuatan APBD murni 2022 sebesar Rp 10,4 triliun.

Salah satunya adalah dimasukkannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Yang paling mendapat perhatian adalah kelompok ojek online (ojol) dan nelayan. Kelompok ini paling merasakan dampak kenaikan harga BBM karena mobilitasnya bergantung BBM ini.

Dalam RAPBD Perubahan 2022 yang sudah diajukan ke gubernur itu, dua kelompok tersebut masing-masing dianggarkan Rp 8,9 miliar untuk ojol dan sisanya Rp 277 juta untuk nelayan.

Saat ini, Dinas Sosial Surabaya sudah memiliki data penerima untuk segera disalurkan kepada dua kelompok masyarakat tersebut. Namun Reni menyebut ada kemungkinan data itu bisa berkembang.

Kemarin kebetulan ada komunitas ojol yang memberikan data anggota mereka. Jika terdapat pengemudi ojol yang belum terdata, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta untuk segera diproses. Penerima bantuan itu harus terupdate dengan data terkini.

Sebelumnya, BLT BBM dari pemerintah pusat sudah diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak awal September. Mereka juga terdampak kenaikan harga BBM.

Namun, Reni menilai bahwa pembagiannya belum merata. Dia sempat mendata, dalam satu RT, dari 49 MBR hanya 19 yang mendapatkan bantuan.

Terkait ketidakmerataan tersebut, Reni mengimbau pada pejabat kelurahan untuk blusukan ke warganya. Agar mampu mengenali warganya dan memiliki data akurat warga yang kurang mampu sehingga bisa tercover bantuan.

“Saya harap, bagi yang belum tercover bantuan dari pusat, bisa segera disentuh oleh Pemkot. Bisa dengan Belanja Tak Terduga (BTT) yang Rp 11 miliar," ucap Alumnus ITS ini.