Mahasiswa Demo di DPRD Tulungagung, Sebut Kenaikan Harga BBM Bikin Masyarakat Banyak Jatuh Miskin

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Aliansi Mahasiswa Tulungagung bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung menggelar aksi demonstrasi bersama di depan gedung DPRD Tulungagung, Rabu (7/9/2022).

Para mahasiswa menilai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kurang tepat.

Sebab, kebijakan ini diyakini akan mempunyai efek domino. Seperti kenaikan harga sembako dan inflasi hingga 8 persen.

"Padahal perekonomian masyarakat kita belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19," terang Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Abdurrohman Assyidiqi Firdeva.

Lanjut Deva, panggilan akrabnya, dalih subsidi BBM dinikmati kalangan mampu tidak menjawab permasalahan.

Justru kenaikan harga BBM ini membuat jurang kemiskinan masyarakat semakin besar.

Apalagi bulan lalu inflasi menyentuh 4,04 persen, yang tertinggi sejak Oktober 2015.

"Kenaikan harga BBM akan membuat semakin banyak masyarakat jatuh di jurang kemiskinan," tegas Deva.

Apalagi bulan lalu telah terjadi kenaikan inflasi harga di kelompok pangan sebesar 11,4 persen

Diperkirakan kenaikan BBM akan mengerek inflasi pangan sebesar 15 persen.

Yang terdampak dengan kenaikan ini adalah masyarakat menengah ke bawah, karena porsi yang mereka keluarkan untuk kebutuhan pangan akan lebih besar.

Karena itu, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Menuntut pemerintah transparan terkait jumlah kuota BBM subsidi agar tidak terjadi salah subsidi.

"Kami menuntut pemerintah untuk merumuskan road map jangka panjang, transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan," tegas Deva.

Sementara, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengatakan akan mengawal aspirasi mahasiswa.

Nantinya aspirasi ini dikirim ke DPRD Jawa Timur dan diteruskan ke DPR RI di Jakarta.

Dalam kesepakatan dengan mahasiswa, Marsono minta waktu 30 hari.

"Nanti kami tugaskan Sekwan membuat redaksi surat, untuk dikirim ke DPRD Jatim dan DPR RI. Berapa lama jawabannya, kami tidak bisa memastikan," ujarnya.