SOSOK Mathius Awoitauw yang Sebut DOB Papua Bisa Percepat Kesejahteraan Depan Jokowi, Karir Moncer

UU Otsus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua.

Sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus," tuturnya.

"Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya," lanjut Mathius.

Dia menyebutkan, UU Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

"Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus," imbuhnya.

Adapun pertemuan Jokowi dengan MRP bukan kali ini saja digelar.

Pada 25 April lalu Presiden Jokowi sempat menerima perwakilan MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka.

Lalu, siapa sebenarnya Mathius Awoitauw? 

Matius Awoitauw lahir tanggal 20 Mei 1960.

Dia menjabat sebagai Bupati Jayapura 2 periode yakni 2012—2017 dan 2017—2022.

Sebelum jadi bupati, ia telah 27 tahun aktif bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat.

Ia pernah menjadi Koordinator Wilayah World Vision International, Koordinator Program Community Development PT Freeport Indonesia, dan Direktur Sekolah Demokrasi Indonesia di Papua.

Ia mulai masuk dunia politik sejak 2007 di mana ia menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura periode 2007-2012.