Massa GPI Demo di PN Tulungagung, Mengkritisi Penanganan Kasus Penjualan Minuman Beralkohol

Sebab kewajiban mencantumkan komposisi, efek samping dan tanggal kedaluwarsa adalah  kewajiban perusahaan produsen, bukan penjual.

"Kalau orang yang mengedarkan atau kulakan di daerah, pengaturannya ada di Perda pengendalian minuman beralkohol," paparnya.

Penggunaan Undang-undang Pangan dalam perkara ini juga dianggap tidak tepat. Sebab tidak ada upaya  mengolah bahan pangan menjadi minuman.

Tidak ada pula upaya pengoplosan atau mengolah bahan-bahan tertentu menjadi minuman.

"Selain arak bali dan anggur merah, tidak ada kandungan lain yang dicampur di situ. Sehingga hasil laboratorium sama dengan hasil produk," tegas Jaka.

Yang paling fatal, menurutnya adalah penggunaan pasal 64 Undang-undang Cipta Kerja.

Pasal ini sudah dihapus, sehingga tidak bisa dipakai untuk dakwaan, baik dakwaan alternatif maupun akumulatif.

Jaka menilai ada upaya pemaksaan penggunaan pasal tersebut dalam perkara JS ini.

"Apakah  JPU kurang teliti sehingga masih menggunakan pasal itu yang sudah dihapus?" ujarnya.

Lebih jauh, menurut Jaka, penindakan penjualan minuman beralkohol dilakukan pemerintah daerah.

Para pelakunya diarahkan untuk mendapatkan Surat izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol.

Kepolisian tengah gencar merazia para penjual miras ilegal di Tulungagung.

Para pelakunya dijerat dengan Undang-undang Pangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hal ini memungkinkan hukum penjara kepada para pelakunya.

Berbeda dengan penanganan sebelumnya yang menggunakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), yang cukup membayar denda.