Begini Respons KPK Terkait Proses Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Gresik

Menurut Gus Yani, sapaan Bupati Gresik, kondisi terkait pendistribusian yang sering macet, tagihan yang cukup besar dan kondisi air kurang layak ini dikarenakan banyaknya kondisi jaringan perpipaan yang sudah sangat tua sehingga tidak mampu menahan aliran air dari umbulan yanf cukup tinggi.

"Serta banyaknya metering yg sudah tidak layak sehingga menyebabkan tagihan tidak sesuai dengan realisasi penggunaan air oleh pelanggan. Selanjutnya dengan adanya dukungan dana DAK dari pusat diharapkan masalah tersebut dapat teratasi dengan peremajaan jaringan perpipaan dan penggantian metering yang sudah tidak layak pakai," tambahnya pada 5 November lalu.

Orang nomor satu di Kabupaten Gresik itu mengatakan, tujuan pembentukan BUMD ada 2, pertama untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dan yang kedua sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami pastikan PDAM dalam penyertaan modal tahun 2022 besok tidak akan menerima dalam bentuk uang, namun dalam bentuk hibah bangunan yang dalam hal ini Dinas PU akan kami tunjuk dari mulai lelang sampai dengan pekerjaan sesuai dengan tahapan perencanaan," terangnya.

"Perda Penyertaan modal tujuannya untuk menyelamatkan PDAM untuk revitalisasi jaringan perpipaan serta sebagai syarat dana pendamping untuk bisa mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maka Perda tersebut menjadi payung hukumnya. Karena, Perda penyertaan modal yang sebelumnya modal dasar pdam hanya sebesar 200 miliar, sehingga perda tersebut harus dirubah untuk mengakomodir syarat menerima bantuan dari pusat," kata dia.

"Penyertaan modal 25 miliar sudah diterima oleh PDAM pada tahun 2020 dan hasil Audit dari Inspektorat PDAM hanya mengerjakan 1 titik dengan nilai 3,4 miliar maka kami dorong PDAM harus bisa melaksanakan dana penyertaan modal tersebut sampai akhir tahun 2021 dan kita menunggu laporan pertanggungjawaban tahunan PDAM," tegasnya lagi.

Pihaknya sudah meluncurkan ke BPKP agar bisa dilakukan Audit dari pihak eksternal setelah pemerintah telah melaksanakan audit internal melalui inspektorat, dari segi manajemen akan terus berupaya memperbaiki agar bisa profesional.

"Terkait indikasi korupsi yang ada di PDAM Giri Tirta sudah kita serahkan ke Aparat yang berwenang karena hal tersebut sudah bukan wewenang pemerintah daerah, namun pihak pemerintah kabupaten gresik selalu siap memfasilitasi saat dibutuhkan keterangan apapun," tegasnya.

Disinggung merombak jajaran direksi dan manajemen PDAM masih menunggu hasil audit eksternal dalam hal ini BPKP, karena dalam merubah jajaran direksi serta manajemen BUMD butuh bukti yang kuat dan harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku.

"Air merupakan kebutuhan dasar Harapan kami hasil audit dari BPKP dan Inspektorat dapat membenahi dan merubah PDAM Giri Tirta. Kami akan berkomitmen mengawal dan mengevaluasi BUMD yang kurang profesional dalam bekerja dan kita dorong kedepan agar dapat mengelola manajemen yang bagus. Hasil audit internal maupun eksternal akan kami tindak lanjuti dan penyertaan modal merupakan persyaratan untuk mendapatkan alokasi dana khusus yang merupakan salah satu program unggulan yang menjadi prioritas nasional mudah mudahan menjadi solusi untuk perbaikan manajemen PDAM kedepan," tutupnya. (wil)