Anak Kiai Jombang Tersangka Cabuli Santriwati Gugat Kapolda Jatim Rp 100 Juta dan Minta Kasusnya SP3

"Tersangka seorang tenaga pendidik dan korban adalah anak didiknya," ungkap Boby.

Atas dugaan perbuatanya, MSA terancam dijerat dengan pasal berlapis.

"Kami jerat dengan pasal 285 dan 294 KUHP, ancamannya 12 tahun penjara dan 7 tahun," pungkasnya.

Tak kooperatif

Ketidakhadiran anak kiai Jombang berinisial MSA yang diisukan setubuhi santriwati asal Jawa Tengah dalam pemeriksaan polisi merugikan dirinya.

Sudah dua kali ini, penyidik Polres Jombang memanggil MSA untuk dimintai keterangan. Namun, dia mengabaikan panggilan tersebut alias mangkir.

MSA hanya mengirimkan orang untuk mewakilinya serta menuliskan pesan keterangan secara tertulis. Namun, tulisan di kertas tersebut tak bisa dipakai penyidik sebagai pengambilan keterangan dari terduga.

Sangking alotnya upaya menghadirkan terduga anak kiai setubuhi santriwati ini, penyidik berencana memanggil paksa dengan menggandeng ulama.

Kini, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jatim. Penyidik dari Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim nanti yang menangani kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, pihaknya akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan penjemputan terhadap MSAT dikediamannya.

Oleh karena itu, pihaknya juga bakal melibatkan tokoh agama atau ulama dalam melancarkan pendekatan persuasif tersebut.

"Kami akan melibatkan beberapa tokoh agama dalam bentuk persuasif menghimbau bahwasanya penegakan hukum tetap panglimanya adalah undang-undang," katanya di Mapolda Jatim, Kamis (30/1/2020).

Trunoyudo menerangkan, penjemputan terhadap MSAT itu nantinya, semata untuk meminta keterangannya terkait dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya MNA, perempuan asal Jateng.

Apapun keterangan yang disampaikan MSAT, akan sangat berharga bagi penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.

Oleh karena itu, Trunoyudo berharap pada MSAT untuk kooperatif selama proses penyelidikan ini bergulir.

Dan tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi menghambat proses penyelidikan kepolisian.

Termasuk, tidak malah mewakilkan proses pemeriksaan melalui seorang utusan yang membawa sejumlah pesan melalui media kertas tulis.

"Terkait kedatangan yang bersangkutan mengirim orang lain, itu tidak sesuai dengan aturan hukum, artinya yang kami butuhkan adalah keterangannya itu,"

Bagi Trunoyudo, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap terduga pelaku, begitu penting dalam melindungi haknya dalam menyampaikan kebenaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkara atau kasus yang menimpanya.

Si terduga dinyatakan, benar atau salah, akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian terhadap keterangan yang disampaikan.

"Bila tidak digunakan hak itu, cenderung akan memberikan kerugian bagi dirinya sendiri, karena itu sudah diatur dalam KUHP dalam hak asasi terhadap setiap warga negara untuk memberlakukan dalam aturan undang-undang," pungkasnya.

>>>> Update kasus dugaan pencabulan anak kiai Jombang