Breaking News:

Pemkot Surabaya

USAID Apresiasi Wawali Cak Ji yang Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Pegawai Pemkot Surabaya

Perwakilan USAID di Jatim mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang merekrut disabilitas sebagai pegawai Pemkot.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
surya.co.id/sugiharto
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menerima perwakikan United States Agency for International Development (USAID) di Balai Kota, Rabu (28/4/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perwakilan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) di Jatim mengapresiasi kebijakan Pemkot Surabaya merekrut disabilitas.

Warga berkebutuhan khusus itu dijadikan staf di Balai Kota Surabaya. 

USAID terus menyanjung Program tersebut.

"Yang bikin kami bangga adalah rekrutmen itu langsung dari pucuk pimpinan birokrasi di pemerintahan sekelas Wawali. Sulit menemukan pemimpin begini," ucap Yofianus Sakera, perwakilan USAID Jatim, Rabu (28/4/2021).

Lembaga tersebut khusus berkunjung ke Balai Kota Surabaya setelah mengetahui pemberitaan kalau Wawali Cak Ji membuat terobosan dengan memberi porsi pada disabilitas. Mereka direkrut menjadi staf Wawali.

Statusnya adalah pegawai honorer dengan gaji UMK Kota Surabaya, Rp 4,6 juta. Tiga disabilitas itu adalah Ketiga disabilitas tersebut adalah Dani, penyandang tuna netra (alumnus S2 Unair), Yogi Irwansyah tuna rungu  (alumnus Unej Jember), dan Enrico Roben Simon tuna rungu (alumnus SHS Surabaya). 

Semuanya ber-KTP Surabaya. Yofianus menyebut dirinya membaca di Tribun dan telah menjadi pembicaraan luas. "Kota Surabaya telah menjadi contoh bahwa pimpinannya membuat afirmasi untuk disabilitas. Kalau daerah lain menunggu Perda, Surabaya nyata," tambah Yofianus. 

Dia adalah Provincial Project Coordinator EEE-PWD USAID Mitra Kunci. Membawahi tujuh kabupaten dan kota. Dikatakan Yofianus, USAID kesulitan mencari pemimpin pemerintahan di daerah yang tidak birokratif.

Sosok itu ternyata ada di Kota Surabaya. Wawali Cak Ji yang merekrut langsung disabiltas akan menginspirasi semua daerah di Indonesia. Bukan level kepala dinas seperti selama ini sehingga daerah lain tidak bisa mengeksekusi.

Sebagaimana amanah UU 8/2016, setiap kantor pemerintahan termasuk Pemda wajib memberi porsi 2 persen disabilitas untuk dipekerjakan. Kalau kantor swasta porsinya 1 persen. 

"Itu hak USAID memberi penilaian kepada kami. Saya melihat para disabilitas itu punya skill yang bisa diandalkan. Bukan tukang pijat. Makanya kami berdayakan skill itu untuk berkontribusi bersama saya. Mereka bagian Tim Kreafif saya," kata Cak Ji.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved