Tak Puas Kudeta AHY di KLB, Kubu Moeldoko Cs Ingin Rebut Kantor Demokrat di Proklamasi 41

SURYA.co.id - Belum puas telah melakukan kudeta AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, kubu Moeldoko Cs ingin merebut kantor Demokrat di Proklamasi 41, Menteng, Jakarta.

Keinginan tersebut disampaikan oleh kader Demokrat kubu Moeldoko Cs, Darmizal yang dipecat oleh AHY sebelum KLB Deli Serdang berlangsung.

Lantas, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun langsung menyemprot Darmizal.

Debat perebutan kantor Dmeorkat itu terjadi saat mereka diminta menjadi narasumber di acara Mata Najwa, Rabu (10/3/2021). 

Baca juga: Jhoni Allen: SBY Benarkan Mahar Pilkada bagi Kader Demokrat di Tingkat II dan Tingkat I

Darmizal menilai, keinginan menempati kantor Demokrat tersebut diperuntukkan bagi kubu Moeldoko. 

Darmizal awalnya menerangkan bahwa kongres luar biasa ( KLB ) di Sumut diselenggarakan untuk menyelamatkan Partai Demokrat.

Hinca yang mendengar suara Darmizal langsung menanggapinya dan menyatakan tidak terima. 

Hal itu langsung dibantah oleh Hinca Panjaitan.

Hinca mengatakan, pihaknya yang menjaga Partai Demokrat sampai detik ini.

Baca juga: Di Rumah Moeldoko, Darmizal dan Jhoni Allen Beber Bukti Kubu AHY Ilegal dan Campur Tangan Pemerintah

"Gimana mau menyelamatkan, bang Darmizal ini aja gak pernah muncul lagi,

kami yang mati-matian menjaga partai itu di saat terkahir ini," kata Hinca Panjaitan dikutip dari akun Youtube Najwa Shihab.

Selama 15 tahun berkiprah, kata Hinca, Partai Demokrat baru memiliki kantor di era kepemimpinan dirinya dan SBY.

"15 tahun partai ini belum ada kantornya, saya sekjennya bersama pak SBY baru kami punya kantor di dalam proklamasi itu ," kata Hinca Panjaitan.

Baca juga: Makin Memanas, Kubu AHY Ganti Serang Moeldoko Cs Soal Tudingan AD/ART Tak Sah, Ini Katanya

Darmizal lantas mengungkap soal kantor Partai Demokrat ini sempat diungkit SBY ketika bertemu Jhoni Allen di Cikeas.

"Itu diakui oleh pak SBY, pada saat SBY mengundang Jhoni Allen ke Cikeas selasa 16 Februari 2021," kata Darmizal.

Menurutnya, saat itu Jhoni Allen mempertanyakan alokasi dana mahar Pilkada hingga setoran kader yang diberikan setiap bulannya.

"Karena kita pertanyakan, pak SBY ditanya Jhoni Allen, 'kemana uang yang disetorkan oleh kader kader bulanan dan mahar Pilkada,'

pak SBY bilang, 'pak Jhoni jangan lah terlalu membahas itu, salah satu hasil dari pilkada itu adalah kantor kita', " kata Darmizal.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Gerakan Diam-diam Moeldoko Kudeta AHY di KLB, Ini Alasan Tak Izin Presiden Jokowi

Darmizal lantas mengklaim, bila nanti kubu AHY keluar maka Demokrat kubu Moeldoko bisa menempati kantor Partai Demokrat di Proklamasi 41.

"Artinya bersyukur kita nih, jadi nanti mereka keluar nanti Parta Demokrat yang saya yang kami jalankan sudah memiliki kantor," kata Darmizal.

Sontak saja Hinca Panjaitan tak terima.

"Enak aja kau ambil itu," kata Hinca Panjaitan.

"Tidak itu kantor Partai Demokrat, bukan kantor," kata Darmizal.

Hinca Panjaitan tak terima bila kantor Partai Demokrat diambil alih oleh kubu Moeldoko.

"Iya jangan kau katakan begitu, itu semua kantor kader mulai dari satu batu bata sampai yang disusun rapih menjadi sebuah kantor, jadi jangan anggap itu kehebatanmu," kata Hinca Panjaitan.

"Saya sepakat itu menjadi kantor Partai Demokrat, bukan kantor orang lain, bukan kantor pribadi itu kita sepakat," kata Darmizal.

Hanya saja Darmizal mempertanyakan, bila memang kantor tersebut hasil mahar dan setoran kader, mengapa tak dilaporkan saat kongres Parta Demokrat 2020 lalu.

"Pertanyaannya kalau itu kantor Partai Demokrat dari mahar pilkada dan setoran kader sepanjang waktu kenapa tidak dilaporkan pada kongres 2020," kata Darmizal.

Hinca menegaskan bahwa laporan tersebut lengkap.

"Anda tidak ada dalam kongres, di situ lengkap laporannya,

datang ke kantor saya kasih saya yang jalankan di situ," tegas Hinca Panjaitan.

"Saya paham," timpal Darmizal.

"Jangan main tuduh saja," kata Hinca Panjaitan di Mata Najwa Ribut Berebut Demokrat.

Gugat 10 kader, kubu AHY sewa eks pengacara Prabowo-Sandi 

Eks pengacara Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu AHY.

"Saya merasa terhormat menangani kasus ini. Karena kasus yang fundamental sekali," kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Bersama elite Partai Demokrat, Bambang Widjojanto yang akrab disapa BW menggugat 10 orang yang melaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut BW, Partai Demokrat kubu AHY menilai KLB Deli Serdang serampangan dan dapat mengancam demokrasi di Indonesia.

"Kalau parpol (partai politik) yang diakui secara sah bisa diobok-obok seperti ini, kemudian negara kita terancam," jelas Bambang.

Bambang tidak ingin Partai Demokrat dengan kepengurusan yang sah dari kubu AHY diambil alih oknum yang tak bertanggungjawab.

"Karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu AHY mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Jumat (12/3/2021) siang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan kedatangan kubu AHY untuk menggugat 10 orang dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Kami adalah tim pembela demokrasi. Kami punya 13 orang anggota yang akan melaporkan," kata Herzaky, saat diwawancarai awak media, di PN Jakarta Pusat, hari ini.

"Kami melakukan gugatan melawan hukum upaya gugatan perbuatan melawan hukum, ada 10 orang yang tergugat.

Nama-namanya nanti saja kami rilis," lanjutnya.

Dia menuturkan, para tergugat ini dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui negara.

"Intinya karena para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka melanggar konstitusi partai yang diakui negara," jelas Herzaky.

"Mereka melanggar konstitusi negara tepatnya UUD 45 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis," sambungnya.

Dia berharap, kedatangan tim kuasa hukumnya ini dapat menjadi harapan terakhir agar Partai Demokrat kubu AHY tak jadi dikudeta.

"Kami datang ke sini dengan harapan pengadilan jadi benteng terakhir dalam memperjuangkan keadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran," tutup Herzaky.

Diketahui, ada 13 nama dari tim Kuasa Hukum kubu AHY.

Di antaranya, Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Mehbob, Muhajir, Rony E Hutahaen, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedi Wijardjo, Diana Fauziah, Yandri Sudarso, dan Reinhard R Silaban.

Jhoni Allen tuding kongres Demokrat versi AHY tak sah

Seperti diketahui, AHY berada di puncuk pimpinan sebagia Ketum Demokrat hasil KLB Senayan pada 2020 lalu.

Jhoni Allen yang dipecat AHY memastikan KLB Senayan tidak sah.

Setelah dipecat, Jhoni Allen bersama pendiri Partai Demokrat membuat KLB Deliserdang dengan menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Di kepengurusan Partai Demokrat hasil KBL Deliserdang, Jhoni Allen didapuk sebagai Sekjen.

Belum lama, Jhoni Allen mengklaim kongres kelima Partai Demokrat kubu AHY pada 2020 tidak sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah hal tersebut.

"Bohong kalau kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah," kata Herzaky.

Ia memastikan, bukti sahihnya Kongres tersebut adalah pengesahan kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY melalui SK Menhukham.

"Itu sudah tercatat di lembar negara," lanjutnya.

Herzaky mengklaim, Kemenkumham pun telah memeriksa berkas hasil kongres 2020 tersebut.

"Berkas hasil Kongres 2020 itu sesuai dengan pasal-pasal terkait di UU Parpol tahun 2008 yang sudah diubah melalui UU Parpol tahun 2011," tambah dia.

Jika mereka mengatakan kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres ke-V tahun 2020 tidak sah, kata Herzaky, berarti menghina Kemenkumham.

"Berarti para pelaku GPK-PD menghina Menteri Hukum dan HAM dan staf-stafnya serta menganggap Kemenkumham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya," ujar Herzaky.

Bantah Jhoni Allen soal pemecatan 200 kader

Herzaky juga turut membantah isu pemecatan 200 kader Partai Demokrat dari kubu AHY.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah isu pemecatan 200 kader Partai Demokrat dari kubu AHY, di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

"Bohong kalau mereka bilang ada pemecatan 200 orang Ketua DPC.

Itu fitnah yang sangat keterlaluan yang mereka umbar," kata Herzaky.

"Pelaku GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) ini memang sejak awal selalu mengumbar kebohongan dan fitnah," lanjut dia.

Dia menduga, Partai Demokrat versi KLB kubu Moeldoko ini dilindungi dan didukung oknum terkait.

"Karena merasa dilindungi dan didukung oleh oknum kekuasaan secara terang-benderang. Jadi, hentikan fitnah dan tipu daya seperti ini di muka publik," jelas dia.

Dia mengakui ada sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat yang digeser posisinya sebelum KLB Deliserdang pada Jumat (5/3/2021).

"Sebelum KLB abal-abal, ada beberapa ketua DPC yang memang digeser dari posisinya, tapi jumlahnya sekira 30an," tutur Herzaky.

"Mengapa bisa beranak jadi 200 di kubu pelaku GPK-PD?" lanjut dia.

Herzaky pun mengatakan Sekjen Demokrat versi KLB Deliserdang Jhoni Allen frustasi sehingga mengatakan hal demikian.

"Memang kami mesti banyak maklum menghadapi mantan kader yang frustasi dan senang menyebar kebohongan," ucap dia.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengatakan ada 200 ketua DPC Partai Demokrat yang dipecat.

"Ini persisnya ada 200 lebih. Tapi skarang dibujuk lagi seperti di Maluku Utara," kata Jhoni Allen di rumah Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Kubu Moeldoko Ingin Gunakan Kantor Demokrat di Proklamasi, Hinca Panjaitan Tak Terima: Enak Aja!

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Mantan Komisioner KPK Jadi Ketua Tim Kuasa Hukum Kubu AHY, Ini Alasannya