Biodata Bambang Widjojanto, Eks Pengacara Prabowo-Sandi Kini Disewa Kubu AHY Gugat Jhoni Allen Cs

Dia tidak ingin Partai Demokrat dengan kepengurusan yang sah dari kubu AHY diambil alih oknum yang tak bertanggung jawab.

"Karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tuturnya.

Diketahui, ada 13 nama dari tim Kuasa Hukum kubu AHY.

Baca juga: Di Rumah Moeldoko, Darmizal dan Jhoni Allen Beber Bukti Kubu AHY Ilegal dan Campur Tangan Pemerintah

Di antaranya, Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Mehbob, Muhajir, Rony E Hutahaen, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedi Wijardjo, Diana Fauziah, Yandri Sudarso, dan Reinhard R Silaban.

Jhoni Allen tuding kongres Demokrat versi AHY tak sah

Seperti diketahui, AHY berada di puncuk pimpinan sebagai Ketum Demokrat hasil KLB Senayan pada 2020 lalu.

Jhoni Allen yang dipecat AHY memastikan KLB Senayan tidak sah.

Setelah dipecat, Jhoni Allen bersama pendiri Partai Demokrat membuat KLB Deliserdang dengan menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Di kepengurusan Partai Demokrat hasil KBL Deliserdang, Jhoni Allen didapuk sebagai Sekjen.

Belum lama, Jhoni Allen mengklaim kongres kelima Partai Demokrat kubu AHY pada 2020 tidak sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah hal tersebut.

Baca juga: Makin Memanas, Kubu AHY Ganti Serang Moeldoko Cs Soal Tudingan AD/ART Tak Sah, Ini Katanya

"Bohong kalau kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah," kata Herzaky.

Ia memastikan, bukti sahihnya Kongres tersebut adalah pengesahan kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY melalui SK Menhukham.

"Itu sudah tercatat di lembar negara," lanjutnya.

Herzaky mengklaim, Kemenkumham pun telah memeriksa berkas hasil kongres 2020 tersebut.