Soal KLB Deli Serdang, Mahfud MD Contohkan Konflik PKB Gus Dur dan Cak Imin di Pemerintahan SBY

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu.

Ia menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitu lah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Selain itu, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Moeldoko, kata dia, lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal Partai Demokrat juga," tutur Firman.

Lebih lanjut, Firman merasa heran dengan terhadap KLB Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh Moeldoko, ketimbang dipimpin kader partai sendiri.

Pengamat: Kalau Mendiamkan, Bisa Ditafsirkan Memberi Restu

Hal serupa disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi aksi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko selaku anak buahnya yang dinilai telah merusak sistem kepartaian.

Moeldoko dinilai telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhada Ketua Umum Partai Demokrat AGus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden”, kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.

Sebabnya jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.