Cara Tarik Setoran BIPIH setelah Ibadah Haji 2020 Batal, Ikuti 4 Langkah ini, 9 Hari Dana Kembali
Setelah ibadah haji 2020 dibatalkan, tak sedikit jemaah yang ingin mengajukan pengembalian setoran atau refund Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH atau
lihat foto
- Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya - Nomor telepon yang bisa dihubungi.
3. Proses verifikasi
Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota.
Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.
Tahapan berikutnya, kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
Kemudian, direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.
Lalu, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
4. Transfer dana
Nantinya BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji.
Pihaknya juga harus melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.
“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama 9 hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota, tiga hari di Ditjen PHU, dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.
Dibiarkan Dapat Manfaat
Di bagian lain jemaah yang tidak menarik uang setoran pelunasan Bipih akan mendapatkan manfaatnya.
Hal ini diungkapkan Ruslan Diki Bara, Staf Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kemenag Surabaya.
Ruslan menyarankan dana tersebut sebaiknya dibiarkan saja. Sebab menurutnya, pemerintah akan memberi hasil manfaat saat jemaah akan melaksanakan ibadah haji.
