Bansos Kedua Untuk Warga Sidoarjo Ditargetkan Cair Sebelum Lebaran

Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori menuturkan, saat ini data penerima bantuan yang dari pemerintah dengan kondisi di lapangan dinilai tidak sesuai. Sebab banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu ikut terdaftar sebagai penerima bantuan.

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Sidoarjo tersebut menghasilkan beberapa poin, salah satunya ialah akan membentuk tim Verifikasi dan Validasi data.

Tim tersebut akan bertugas menyisir di desa-desa untuk mendata ulang masyarakat yang tergolong warga miskin.

"Tugasnya melakukan verifikasi di lapangan yang tadi sudah diakui oleh Pendamping PKH yang sebetulnya mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan tetapi mereka tidak mengundurkan diri sehingga harus dilakukan pembaruan data," kata Dhamroni.

Mengenai kapan tim tersebut akan mulai aktif, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan akan segera merekomendasikannya.

Dewan berharap jangan sampai ada warga dengan kategori tidak mampu yang tidak tercover bantuan yang sudah disediakan pemerintah.

"Kalau perlu kita juga akan dukung anggaran yang dibutuhkan untuk aplikasi yang terintegrasi antar OPD itu untuk VerVal (Verifikasi dan Validasi), karena secara otomatis butuh piranti seperti itu jadi kita akan dukung untuk mengakhiri karut marutnya data miskin di Sidoarjo," tegasnya.

Tentang persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Tirto Adhi menyampaikan bahwa pihaknya memakai data yang dirilis oleh Kemensos. Menurutnya, kebanyakan data yang telah dirilis tersebut merupakan data lama.

"Sehingga tidak sinkron dengan data yang diajukan Dinsos Kabupaten yang notabennya berasal dari data kelurahan. Kita sudah undang TKSK dan Forum Kepala Desa untuk kembali melakukan Verval data ini, mudah-mudahan bisa segera selesai," ujarnya.