Perintah Tegas Soeharto Saat Garuda Indonesia Nyaris Bangkrut, Dirut dan Seluruh Direksi Diganti

Bahkan, krisis tersebut disebutnya bisa membangkrutkan negara.

Oleh karena itu, Soeharto pun menugaskan JB Sumarlin untuk menyelesaikan masalah itu.

JB Sumarlin pun segera melakukan pengumpulan dan penyelidikan data.

Seusai melakukan pengumpulan dan penyelidikan data, JB Sumarlin segera melaporkannya kepada Soeharto.

Menurut JB Sumarlin, saat menghadapi masalah itu, Soeharto terlihat tetap tenang dan tidak panik saat menentukan langkah-langkahnya

"Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal," ungkap JB Sumarlin.

Termasuk juga semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dinegosiasikan ulang dan dibenahi.

"Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dipegang, dari semula US$ 2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar US$ 1 miliar.

Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina US$ 3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta," terang JB Sumarlin.

Tak hanya itu, JB Sumarlin juga menganggap Soeharto melakukan langkah tegas lainnya.

Satu di antaranya adalah pembatalan pembelian pesawat kepresidenan seharga US$ 16 juta.

"Yang minta pembatalan justru Pak Harto sendiri," jelas JB Sumarlin.

Meski demikian, menurut JB Sumarlin tidak semua langkah strategis karena banyaknya beban utang itu diungkap ke masyarakat.

"Pak Harto tidak ingin pemberitaan yang lepas kontrol justru meresahkan masyarakat dan mengganggu proses negosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri yang bertransaksi dengan Pertamina," tandas JB Sumarlin.