Kilas Balik

Perintah Tegas Soeharto Saat Garuda Indonesia Nyaris Bangkrut, Dirut dan Seluruh Direksi Diganti

Presiden Soeharto pernah memberikan beberapa perintah tegas saat perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia nyaris mengalami kebangkrutan

Perintah Tegas Soeharto Saat Garuda Indonesia Nyaris Bangkrut, Dirut dan Seluruh Direksi Diganti
Kolase Ist/Tribun Timur dan Tribun Travel
Perintah Tegas Soeharto Saat Garuda Indonesia Nyaris Bangkrut, Dirut dan Seluruh Direksi Diganti 

SURYA.co.id - Presiden Soeharto pernah memberikan beberapa perintah tegas saat perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia nyaris mengalami kebangkrutan

Tak hanya direktur utama atau Dirutnya yang dicopot, tapi seluruh jajaran direksinya juga diganti

Hal ini diceritakan oleh Tanri Abeng, Menteri Negara BUMN Republik Indonesia yang pertama, dalam buku berjudul "Pak Harto The Untold Stories"

Di awal jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Tanri Abeng dihadapkan dengan beberapa permasalahan salah satunya tentang Garuda Indonesia

Promo Tiket Pesawat Garuda Indonesia dan Citilink, Potongan hingga Rp 500 Ribu, Begini Caranya
Garuda Indonesia (Tribun Travel)

Pada pertemuan empat mata kedua dengan Soeharto, Tanri Abeng mendapat sebuah map dari sang presiden 

“Ini tentang Garuda yang akan dibangkrutkan oleh krediturnya,” kata Soeharto.

“Tugas Saudara menyelamatkannya agar Garuda tidak di-grounded, karena Garuda membawa Bendera Republik.”

Tanri Abeng pun mempelajari berkas itu di dalam mobil. Ternyata saat itu sudah tujuh tahun Garuda Indonesia merugi.

Selama itu kerugian ditanggung maskapai penerbangan nasional itu ditutup dengan utang dolar.

Kondisinya menjadi sangat parah ketika nilai tukar rupiah meroket menjadi Rp. 15.000 per dolar AS.

Itulah yang terjadi, di hari kelima Tanri Abeng bertugas sebagai praktisi manajemen di bawah kepemimpinan Soeharto

Ia sudah harus membenahi kemelut yang begitu kompleks di ranah kerja orang lain.

Soeharto
Soeharto (Tribunnews)

Menurut Tanri Abeng, data-data dari berkas yang diterimanya memperlihatkan tidak satupun dari direksi Garuda Indonesia saat itu yang tahu duduk persoalannya.

Maka Tanri Abeng berencana mengganti seluruhnya

Tanri Abeng kembali ke kantor yang masih menumpang di Bappenas untuk membicarakannya dengan Marzuki Usman dan Ruru.

Mereka mempunyai pandangan yang sama, namun ada usulan untuk tidak mengganti dirutnya.

Hal ini lantaran dirut Garuda Indonesia saat itu adalah mantan ajudan Soeharto yang baru saja ditempatkan di sana.

Konon tidak ada yang bisa menggeser mantan ajudan yang ditugaskan Soeharto di suatu tempat.

Namun situasinya saat itu mengharuskan Tanri Abeng untuk memilih seorang praktisi yang kompeten dan disukai pasar.

Ia memutuskan mengambil risiko itu.

Tanri Abeng
Tanri Abeng (Wikipedia)

Terus terang Tanri Abeng merasa gugup pada pertemuan empat mata ketiga dengan Soeharto, tetapi ini harus cepat.

Tanri Abeng kemudian kemukakan usulan pembenahan Garuda Indonesia selengkapnya kepada Soeharto.

Soeharto mendengarkan, kemudian ia tersenyum dan mengatakan, “Mengapa hanya dirutnya? Diganti seluruh direksi, di situ sudah lama ada mafia.”

Hari itu juga Soeharto menyetujui penggantian Dirut Garuda Indonesia beserta jajaran direksinya

Langkah tegas Soeharto juga tampak saat ia melakukan pembenahan di BUMN lain yakni Pertamina

Soeharto pernah mengambil sejumlah langkah tegas saat Pertamina sedang mengalami krisis keuangan

Dilansir dari buku "Pak Harto The Untold Stories", terbitan Gramedia, Soeharto bahkan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan

Langkah tegas Seoharto saat menghadapi krisis keungan di Pertamina ini diceritakan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), JB Sumarlin.

JB Sumarlin menceritakan peristiwa itu terjadi pada tahun 1975.

Saat itu, Pertamina sedang mengalami krisis keuangan.

Bahkan, krisis tersebut disebutnya bisa membangkrutkan negara.

Oleh karena itu, Soeharto pun menugaskan JB Sumarlin untuk menyelesaikan masalah itu.

ilustrasi
ilustrasi (ist)

JB Sumarlin pun segera melakukan pengumpulan dan penyelidikan data.

Seusai melakukan pengumpulan dan penyelidikan data, JB Sumarlin segera melaporkannya kepada Soeharto.

Menurut JB Sumarlin, saat menghadapi masalah itu, Soeharto terlihat tetap tenang dan tidak panik saat menentukan langkah-langkahnya

"Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal," ungkap JB Sumarlin.

Termasuk juga semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dinegosiasikan ulang dan dibenahi.

"Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dipegang, dari semula US$ 2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar US$ 1 miliar.

Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina US$ 3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta," terang JB Sumarlin.

Tak hanya itu, JB Sumarlin juga menganggap Soeharto melakukan langkah tegas lainnya.

Satu di antaranya adalah pembatalan pembelian pesawat kepresidenan seharga US$ 16 juta.

"Yang minta pembatalan justru Pak Harto sendiri," jelas JB Sumarlin.

Meski demikian, menurut JB Sumarlin tidak semua langkah strategis karena banyaknya beban utang itu diungkap ke masyarakat.

"Pak Harto tidak ingin pemberitaan yang lepas kontrol justru meresahkan masyarakat dan mengganggu proses negosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri yang bertransaksi dengan Pertamina," tandas JB Sumarlin.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved