Respon 2 Purnawirawan Jenderal TNI Soal Isu Taruna Akmil Enzo Zenz, Menhan: Nanti Saya Ambil Alih

SURYA.co.id - Dua purnawirawan jenderal TNI merespon soal isu yang menyebut taruna akademi militer (Akmil), Enzo Zenz Allie sebagai simpatisan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Dua purnawirawan jenderal TNI itu adalah Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Seperti diketahui, taruna Akmil Enzo Zenz Allie yang diisukan sebagai simpatisan kelompok HTI telah memantik reaksi dari berbagai kalangan

Dua purnawirawan jenderal TNI yang sudah banyak berkiprah di militer maupun pemerintahan pun ikut bereaksi tentang isu ini

1. Moeldoko

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tanggapi Polemik Enzo, Moeldoko Ingatkan TNI Perketat Seleksi Masuk', Moeldoko mengingatkan agar TNI memperketat seleksi masuk.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi polemik lolosnya calon taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Allie dalam seleksi.

"Saya belum koordinasi lagi sama panglima TNI. Saya akan sampaikan ke Panglima agar diwaspadai lagi," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Namun, Moeldoko menilai lolosnya Enzo dalam seleksi Akmil bukan berarti TNI kecolongan.

Ia pun meyakini proses pendidikan di Akmil akan menghasilkan para taruna yang nasionalis.

Sebab, proses penilaian dan pengecekan ideologi di TNI berlangsung secara berkelanjutan.

"Istilahnya bukan kecolongan. Artinya, bahwa sesuatu itu undetected. Tetapi ingat, di TNI itu penilaian terus menerus, sangat ketat. Pasti akan ketahuan nanti kalau muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku," lanjut dia.

2. Ryamizard Ryacudu

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Enzo Allie, Menhan Bilang "Periksa Dulu, Baru Nanti Saya Ambil Alih', Ryamizard Ryacudu meminta TNi memeriksa persoalan Enzo Zenz Allie yang lolos sebagai calon taruna Akmil dengan benar.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Enzo yang merupakan keturunan Perancis adalah pendukung organisasi yang dilarang pemerintah dari akun media sosialnya.