BREAKING NEWS - PPDB SMA 2019 Ditutup Sementara, Begini Penjelasan Dindik Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Menanggapi massa pendemo PPDB SMA/SMK negeri yang datang ke gedung negara Grahadi, Rabu (19/6/2019), Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono memutuskan untuk menuruti permintaan masyarakat dengan menutup sementara PPDB SMA/SMK negeri per siang ini.

"Sementara, ya kami tutup sambil menunggu konsultasi bersama kementrian. Jadi akan kami bicarakan agar bisa kembali menggunakan sistem zonasi PPDB tahun lalu,"ungkapnya.

Penutupan ini, dikatakannya akan dilakukan sambil menunggu keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Penutupan pendaftaran, kalau yang sudah mendaftar datanya tetap tersimpan," sambungnya.

• PPDB SMA dan SMP 2019 Banjir Protes, Mendikbud Muhadjir Effendy: Sistem Zonasi Lebih Adil

• PPDB Sistem Zonasi Tuai Protes, Banyak Anak Sidoarjo Terancam Tidak Bisa Sekolah

• Wali Murid Sambut Gembira Dindik Surabaya Tutup Server PPDB SMP, Sempat Ancam tak Sekolahkan Anak

• Diprotes Massa, Server PPDB Jenjang SMP di Kota Surabaya Ditutup

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hudiyono, menerima perwakilan orangtua dan wali murid yang melakukan untuk rasa terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Sekitar 20 orang diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Hudiyono didampingi Sukaryanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Sidoarjo Surabaya.

Sementara itu di depan Gedung Negara Grahadi, unjuk rasa masih terus berlangsung.

Mereka menuntut agar sistem zonasi PPDB dievaluasi dan dihapuskan.

Orangtua protes

Sebelumnya, tak puas gelar aksi di Balai Kota Surabaya, ratusan orangtua siswa di Surabaya geruduk Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Para orangtua siswa yang didominasi oleh perempuan itu yang menuntut sistem zonasi dalam PPDB tahun ini dihapus.

Mereka juga menginginkan solusi atas penerapan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, massa meminta adanya penghapusan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Salah satu orangtua, Roy, menyatakan ia serta orang tua lain yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya ingin sistem zonasi dihapus dan kembali menggunakan nilai siswa sebagai acuan.